Pada kehidupan ekonomi, Gatot dkk menilai persoalan yang makin berat adalah utang pemerintah, termasuk BUMN dan BI yang semakin tidak terkendali. Utang ini, menurut Presidium, sudah tidak terkendali sebelum pandemi Covid-19 demi membangun proyek infrastruktur yang tidak fisibel dan bukan prioritas kebutuhan rakyat.

Presidium memandang ketika utang makin bertambah dengan alasan penanganan pandemi, pemerintah tidak dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pendapatan pajak. Salah satunya dari pemanfaatan sumber daya alam. “Ini akibat para mafia sumber daya alam selama ini tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, bahkan menimbulkan deforestasi dan kerusakan pada sumber daya alam,” ujarnya.

Aspek lainnya, Gatot dkk menyampaikan peran ganda para pejabat di masa pandemi, yaitu sebagai pengambil keputusan dan kebijakan sekaligus pelaku bisnis terkait dengan obat Covid-19 dan jasa PCR. Mereka menilai ini menunjukkan pada masyarakat bahwa pejabat negara terlibat dalam konflik kepentingan.

Dari hal-hal tersebut, Presidium KAMI menyatakan bahwa kepemimpinan dalam menangani pandemi yang ditunjukkan kepada rakyat adalah kepemipinan yang mengabaikan moral, dan menunjukkan keserakahan di tengah derita pandemi.

“Kepemimpinan nasional tidak fokus memikirkan nasib rakyat, dan tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan tantangan dan beratnya persoalan hari ini untuk melakukan langkah-langkah perbaikan demi menyelamatkan Indonesia,” kata Gatot Nurmantyo dkk

Sumber : tempo.co /