Seharusnya, kata Bhima para Pemda tidak menunda penyerapan APBD dan Dana Desa di akhir tahun. Sebaliknya realisasi anggaran harus dilakukan secepat mungkin.

"Idealnya saat krisis pola anggaran tidak ditumpuk di akhir tahun," kata dia.

Bhima menilai keterlambatan penyerapan anggaran karena ada pejabat teknis yang seolah sengaja menahan penyerapan anggaran. Selain itu, masih ada pejabat teknis yang memiliki ketakutan terhadap perubahan regulasi dari pemerintah pusat.

Padahal, pemerintah pusat bersama BPK dan Kejaksaan sudah memberikan pendampingan sejak awal. Sehingga menurut Bhima, alasan kriminalisasi terlalu berlebihan

"Kalau ada yang takut dikriminalisasi saya kira berlebihan ya," katanya.

Di sisi lain, Bhima menilai masih banyak kepala daerah yang belum memiliki sense of crisis. Padahal, hal ini terus diingatkan Kepala Negara untuk semua pejabat pemerintah termasuk Pemda memiliki sense of crisis.

"Senses of crisis dari kepala daerah masih rendah," kata dia.

Hal ini terjadi tidak terlepas dari disparitas kualitas SDM di Pemda yang berbeda. Sehingga berpengaruh pada kecepatan eksekusi anggaran.

Presiden Jokowi Marah, Masih ada Rp 226 T Dana APBD Hanya Mengendap di Bank

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kesal dengan masih banyaknya anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) terparkir di bank. Bahkan, nilainya naik. Padahal 2021 sebentar lagi akan segera berakhir.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana Pemda di bank pagi ini mencapai Rp 226 triliun. Angka ini naik, dari Oktober 2021 lalu, hanya sekitar Rp 170 triliun.

"Ini perlu saya peringatkan. Loh uang kita sendiri tidak digunakan," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11).

Kepala Negara mengatakan, sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tengah dialokasikan ke Pemda. Nilainya tidak sedikit. Kurang lebih Rp 642 triliun. Ini disalurkan baik ke provinsi, maupun kabupaten/kota.

"Artinya itu uang yang siap Rp642 triliun. Kita belum menggunakan uang orang lain, ini uang kita sendiri saja," kata Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendesak Pemda, baik gubernur maupun bupati segera menghabiskan anggaran sebelum menarik investasi. Bila dana yang berasal dari dua sumber itu terealisasi dengan baik, maka multiplier effect-nya pun akan tercipta.

"Uang kita sendiri dihabiskan segera, direalisasikan segera, baru cari investor untuk uang datang. Logika ekonominya seperti itu. Ini masih Rp226 triliun, lho. Gede sekali ini," pungkas Presiden Jokowi.

Sumber : merdeka.com /