JAKARTA (INDOVIZKA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) gusar dengan realisasi pengeluaran anggaran daerah (APBD) yang semakin minim jelang tutup tahun 2021 ini. Bukannya berkurang, anggaran untuk pembangunan di daerah justru semakin bertumpuk di bank.
Dari alokasi APBD 2021 senilai Rp 642 triliun, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah daerah (pemda) masih memiliki Rp 170 triliun pada Oktober. Bukannya mengecil, dana APBD yang terparkir di bank justru membengkak pada November ini.
"Saya harus ngomong apa adanya, para gubernur, bupati, walikota. Tadi pagi saya cek ke Menteri Keuangan, masih ada uang (APBD) di bank. Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi, tidak turun, justru naik," keluh Presiden Jokowi, Rabu (24/11).
"Saya ingat Oktober ada Rp 170 triliun, ini justru naik menjadi Rp 226 triliun," ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menilai, pola kerja pemda dalam merealisasikan anggaran tidak sesuai dengan logika ekonomi. Semestinya, dia menuturkan, APBD yang tersisa pada Oktober 2022 dihabiskan terlebih dulu, baru setelahnya mencari investor untuk pemasukan uang baru.
"Ini perlu saya ingatkan, uang kita sendiri aja tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk. Logikanya tidak kena," tegas Presiden Jokowi.
Oleh karenanya, Presiden Jokowi menuntut agar pemda segera merealisasikan sisa Rp 226 triliun APBD untuk pembangunan daerah, baru setelahnya mencari pemasukan investasi.
"Ini masih Rp 226 triliun, triliun loh, gede sekali. Kalau dimiliarkan, Rp 226.000 miliar, gede sekali. Jadi ini segera habiskan dulu, realisasikan, baru berbicara investor mana uangmu. Itu dampaknya akan dobel," imbuhnya.
.png)
Berita Lainnya
Kurikulum pendidikan 2013 dinilai aneh dan lucu
Jenazah Zukhi korban kebakaran Glodog Plaza dibawa keluarga ke Pekanbaru
Tenaga Honorer Bakal Jadi PNS dan Naik Gaji dalam Revisi UU ASN
Menko Airlangga Hartarto Apresiasi Dukungan TNI untuk PPKM Mikro
Cegah Karhutla, Pemerintah Rekayasan Hujan untuk Basahi Gambut Riau Saat Idul Fitri
Jalur Sumbar-Riau Retak Sepanjang 30 Km, Pengendara Diharap Hati-hati
DPR: Penjabat Kepala Daerah Boleh Diisi TNI-Polri Jika ASN Tak Memadai
Ini Data Pelanggan Listrik di Riau yang Dapat Subsidi Efek Covid-19
Mendikbud Kembali Salurkan Bantuan Kuota Internet, BSU Guru dan Dosen Masih Diproses
Pertamina dan Chevron Didesak Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Riau
Terkendala Urusan Otoritas, Mabes Polri Kesulitan Tangkap Jozeph Paul Zhang
Abdul Wahid Pertanyakan Kebijakan BBM 1 Harga