Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Jika Dana Pemda Direalisasikan Bakal Berlipat
JAKARTA (INDOVIZKA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) gusar dengan realisasi pengeluaran anggaran daerah (APBD) yang semakin minim jelang tutup tahun 2021 ini. Bukannya berkurang, anggaran untuk pembangunan di daerah justru semakin bertumpuk di bank.
Dari alokasi APBD 2021 senilai Rp 642 triliun, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah daerah (pemda) masih memiliki Rp 170 triliun pada Oktober. Bukannya mengecil, dana APBD yang terparkir di bank justru membengkak pada November ini.
"Saya harus ngomong apa adanya, para gubernur, bupati, walikota. Tadi pagi saya cek ke Menteri Keuangan, masih ada uang (APBD) di bank. Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi, tidak turun, justru naik," keluh Presiden Jokowi, Rabu (24/11).
- Kapan Pelantikan Anggota Dewan Terpilih 2024? Cek Jadwalnya
- Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ditolak MK, Begini Respons Tim Hukum Anies
- Senin Pagi, MK Bacakan Putusan Gugatan Sengketa Pilpres 2024
- Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Telah Dibuka , Berikut Link, Syarat dan Cara Daftarnya
- Tindakan Memicu Konflik, Lagi-lagi PT. BPP Batu Ampar Lakukan Blasting Tidak Sesuai Kesepakatan
"Saya ingat Oktober ada Rp 170 triliun, ini justru naik menjadi Rp 226 triliun," ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menilai, pola kerja pemda dalam merealisasikan anggaran tidak sesuai dengan logika ekonomi. Semestinya, dia menuturkan, APBD yang tersisa pada Oktober 2022 dihabiskan terlebih dulu, baru setelahnya mencari investor untuk pemasukan uang baru.
"Ini perlu saya ingatkan, uang kita sendiri aja tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk. Logikanya tidak kena," tegas Presiden Jokowi.
Oleh karenanya, Presiden Jokowi menuntut agar pemda segera merealisasikan sisa Rp 226 triliun APBD untuk pembangunan daerah, baru setelahnya mencari pemasukan investasi.
"Ini masih Rp 226 triliun, triliun loh, gede sekali. Kalau dimiliarkan, Rp 226.000 miliar, gede sekali. Jadi ini segera habiskan dulu, realisasikan, baru berbicara investor mana uangmu. Itu dampaknya akan dobel," imbuhnya.
Berita Lainnya
Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Seluruh Indonesia saat Natal & Tahun Baru
Bakal Dihapus di 2023, Tenaga Honorer: Itu Namanya Kejam
1,6 Juta Data Tak Lolos Validasi BLT Pekerja
Resmi, DPR dan Pemerintah Sepakat UU Pemilu Batal Direvisi
Menaker: Penetapan UMP 2022 bakal mengacu pada UU Cipta Kerja
Sepanjang 2021, KPK Tetapkan 121 Tersangka Korupsi
Posisi Hilal Tinggi, Idul Fitri 1445 Hijriah Berpotensi Serentak
Tema dan Kumpulan Ucapan Selamat Hari Pahlawan yang Bisa Jadi Rekomendasi
Pekerja Bisa Dapat BLT Rp3,5 Juta di Kartu Prakerja Gelombang 12
Mantan Guru Pembakar Sekolah Diberi Rp6 Juta Oleh Disdik Garut
Kapolri Ajak Semua Pihak Ciptakan Alam Demokrasi yang Lebih Baik
Ahok Jadi Menteri Investasi? PDIP: Tunggu Keputusan Presiden