JAKARTA (INDOVIZKA) - Pemerintah belum mengevaluasi aturan larangan bagi warga negara asing (WNA) dari negara yang terpapar varian Omicron masuk ke Indonesia. Padahal, jumlah negara yang terinfeksi Omicron terus bertambah.
"Belum," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Rabu (1/12).
Informasi terbaru, ada 19 negara yang sudah mengidentifikasi varian Omicron. Yakni, Afrika Selatan, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Botswana, Denmark, Hong Kong, dan Israel. Kemudian Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Perancis, Portugal, Republik Ceko, Spanyol, Swedia, dan United Kingdom.
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Lewat aturan ini, pemerintah menutup akses bagi WNA yang memiliki riwayat perjalanan ke 11 negara terinfeksi Omicron masuk Indonesia.
11 Negara tersebut ialah Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Angola, Namibia, dan Hongkong. Bentuk penutupannya dengan menangguhkan pemberian visa kepada WNA dengan riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir ke 11 negara.
Pengaturan penangguhan pemberian visa ini dikecualikan bagi WNA pemegang visa diplomatik dan dinas, pejabat asing setingkat menteri ke atas beserta rombongan yang melakukan kunjungan resmi/kenegaraan, masuk dengan skema Travel Corridor Arragement, dan delegasi negara anggota G20. Aturan ini ditetapkan 29 November 2021, saat baru 11 negara yang terjangkit varian Omicron.
Namun, pemerintah memberikan diskresi kepada warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki riwayat perjalanan ke 11 negara dalam 14 hari terakhir. Mereka tetap diizinkan untuk kembali ke Indonesia dengan kewajiban menjalani karantina selama 14 hari.
Sedangkan untuk WNA dan WNI yang tidak melakukan perjalanan ke 11 negara dalam 14 hari terakhir wajib menjalani karantina selama 7 hari saat memasuki wilayah Indonesia.
Berita Lainnya
Ketua MUI: Muslim Berstatus OTG Covid Tetap Wajib Berpuasa
Pemerintah Tak Buka Lowongan CPNS di 2022, Hanya Rekrut PPPK
Ketua MPR Minta Pemerintah Jamin Keamanan Kegiatan Usaha di Sektor Komoditas Digital
Pemerintah Minta Semua Kades dan Lurah Lakukan Isolasi Mandiri Bagi Pemudik
Fraksi PKB DPR RI Dukung RUU BUMDes
Diduga Terlibat Jamaah Islamiyah, Ahmad Zain Dinonaktifkan dari MUI
71 Staf Peneliti Diberhentikan, Eijkman: Riset Vaksin Merah Putih Tetap Lanjut
Gempa M 6,2 Guncang Nias Selatan
Sore Ini, Panglima TNI dan Kapolri Kunjungan Kerja ke Riau
BNPB Tetapkan Status Darurat Corona hingga 29 Mei 2020
Muhaimin : Penghapusan Jalur PNS Guru Ancam Kualitas Pendidik
Mendag Larang Ekspor Masker Hingga 30 Juni 2020