Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Mantan Panglima OPM Desak Gubernur dan Pejabat di Papua Mundur
![](https://indovizka.com/assets/berita/original/61629599193-mantan-panglima-opm-desak-gubernur-dan-pejabat-di-papua-mundur.jpg)
JAKARTA (INDOVIZKA) - Mantan Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Keerom, Lambert Pekikir meminta Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe beserta pejabat daerah berkinerja rendah meletakkan jabatan. Lambert mengklaim, permintaannya itu merupakan keinginan masyarakat Papua.
"Negara punya kekuatan, kalau seorang pemimpin, Gubernur Papua, kepala daerah tidak beres, sebaiknya mundur," kata Lambert Pekikir, Sabtu (11/12).
Dia meminta pemerintah pusat tegas dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat Papua. "Karena saya kan tidak mungkin menurunkan gubernur," ujarnya.
- PWI Riau Tuan Rumah HPN 2025 Diharapkan Melibatkan Generasi Muda
- Ingin Mengubah Status di KTP Sangat Mudah, Begini Caranya
- Kapan Pelantikan Anggota Dewan Terpilih 2024? Cek Jadwalnya
- Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ditolak MK, Begini Respons Tim Hukum Anies
- Senin Pagi, MK Bacakan Putusan Gugatan Sengketa Pilpres 2024
Menurut Lambert, pejabat di Papua selayaknya melaksanakan agenda negara. Sehingga jika pejabat tersebut lalai, maka pantas diganti.
"Mundur dari jabatan, Pak Mendagri bisa melakukan itu, mundur, yah mundur," pungkasnya.
Mantan pejuang Papua Merdeka itu memandang, pemerintahan di Papua dikendalikan oleh sejumlah 'gubernur kecil'. Para pihak tersebut mempengaruhi Gubernur Papua dan memaksakan kepentingan mereka untuk tujuan tertentu.
"Gubernur-gubernur kecil yang mengkondisikan itu, dana-dana diatur untuk kepentingan mereka, sedangkan rakyat tetap menderita," tuturnya.
Lambert Pekikir bersama pasukannya selama 20 tahun tinggal di tengah rimba Papua. Dia dikenal sebagai penguasa Markas Victoria.
Di pertengahan tahun 2013, Lambert kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Meski kini tak lagi memegang senjata, ia terus berjuang melawan ketidakadilan dan para koruptor.
Sebelumnya, mantan tokoh OPM itu meminta pemerintah berkomitmen dengan pemberantasan korupsi di Papua. "Dana Otsus disalahgunakan oleh oknum-oknum penyelenggara Otsus di pemerintahan," ucapnya.
Ia menceritakan, proses perjalanan Otonomi Khusus sejak hampir tiga dekade banyak menyisakan penderitaan bagi orang Papua. Otsus dianggap bukan milik masyarakat Papua.
Baginya, Otsus hanyalah 'gula-gula' yang ditawarkan pemerintah pusat sebagai jembatan untuk memperkaya diri.
"Presiden harus memerintahkan KPK dan kepolisian, menangkap koruptor yang menghilangkan dana Otsus," tegasnya.
Berita Lainnya
Desa Wisata Goes to Mandalika, Ajang Pameran Produk Desa Wisata Terpilih
Menag Ungkap WNI Bisa Umrah Tanpa Karantina Jika Gunakan Vaksin Diakui Arab Saudi
KPK Buka Peluang Jerat Tersangka Lain Kasus Korupsi Cukai di Pelabuhan Bintan
Kenapa Pemerintah Larang Salat Berjamaah? Ini Penegasan Ustaz Abdul Somad
Siap-siap, KTP bakal difungsikan jadi NPWP Pajak
Perpres Kartu Prakerja Terbit: Begini Cara Daftar Kartu Pra-Kerja Online
Kasus Meningkat, Menkes Minta Seluruh RS Tambah Tempat Tidur untuk Covid-19
Harga Tiket Pesawat Alami Penurunan
Ini Daftar Komisioner KPU dan Anggota Bawaslu Terpilih 2022-2027
Catat, Ini Daftar Aplikasi yang Bikin Baterai HP Boros
Masa Kontrak Kerja PPPK Guru Diusulkan Dihapus
Fakta-Fakta Harta Karun di Lumpur Lapindo, Benarkah Bernilai Tinggi?