Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Utang Pemerintah Tembus Rp6.713 Triliun Hingga November 2021
JAKARTA (INDOVIZKA) - Utang pemerintah kembali meningkat mencapai Rp6.713,24 triliun hingga per akhir November 2021 atau sekitar 39,38 persen dari PDB. Total utang tersebut naik signifikan dibandingkan posisi Oktober 2021 yakni Rp6.687,28 triliun. Artinya, dalam sebulan, utang negara sudah bertambah sebesar Rp25,96 triliun.
Dikutip dari APBN Kita, utang tersebut didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp5.88,73 triliun atau sekitar 87,73 persen. Sementara untuk pinjaman tercatat senilai Rp 823,51 triliun atau 12,27 persen.
Jika dirincikan, besaran utang SBN terdiri dari domestik Rp4.614,96 persen. Di mana utang tersebut berasal dari Surat Utang Negara (SUN) Rp 3740,22 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp874,74 triliun.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Kemudian untuk valas mencapai Rp1.274,77 triliun. Terdiri dari SBN Rp990.52 triliun dan SBSN Rp284,25 triliun.
Selanjutnya, utang berasal dari pinjaman terdiri dari dalam negeri Rp 12,48 triliun dan luar negeri Rp811,03 triliun. Adapun pinjaman berasal dari luar negeri itu terbagi untuk bilateral Rp302,59 triliun, multilateral Rp 467,18 triliun, dan commercial banks Rp41,26 triliun.
Sri Mulyani: Utang Bukan Sesuatu yang Harus Dimusuhi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, utang bukanlah sesuatu yang harus dimusuhi, melainkan harus didudukkan sebagai sebuah instrumen kebijakan yang tetap dikelola pemerintah dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab.
"Utang adalah instrumen, bukan merupakan tujuan dan bukan sesuatu yang mungkin dimusuhi," tegas Sri Mulyani dalam acara Pelantikan Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (28/9).
Maka dari itu, dia meminta jajarannya agar bisa mengedukasi masyarakat mengenai peran utang sebagai instrumen dalam memajukan Indonesia, mengingat lingkungan politik dan persepsi yang cenderung memandang negatif mengenai instrumen pinjaman. Komunikasi kepada publik mengenai cara Indonesia yang mampu mengelola pinjaman dan menggunakan instrumen pinjaman dengan baik harus dilakukan lebih sering.
"Ini merupakan bagian dari pendidikan dan komunikasi publik mengenai apa manfaat dari pinjaman tersebut," imbuhnya.
Selain itu, dia juga meminta jajarannya agar bisa menjelaskan efektivitas dari pinjaman tersebut kepada publik, karena menjadi salah satu bagian dari akuntabilitas keuangan negara kepada masyarakat.
"Tunjukkan dengan bukti bahwa pemerintah mengelola seluruh utang dan pinjaman secara bertanggung jawab, berhati-hati, dan berhasil guna," ungkapnya.
.png)

Berita Lainnya
Asian Agri dan Apical Optimis Capai Target Keberlanjutan 2030
Pemerintah Telah Gelontorkan PMN Rp 695,6 T Sejak 2005
Harga Minyak Goreng Curah Ditetapkan Rp14 Ribu Perliter
Pemerintah akan Berlakukan HET Minyak Goreng Rp14.000 Mulai Februari 2022
Utang Pemerintah Naik, per Januari 2024 Tembus Rp7.754,98 Triliun
Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
Daftar Barang Untuk Seserahan Pernikahan
Harga Minyak Goreng Curah di Sejumlah Pasar Tembilahan Masih Diatas Harga Het
Penyaluran Kredit BRI Tumbuh 9,74 Persen hingga Akhir September
Minyak Goreng di Tembilahan Langka, Disperindag Angkat Bicara
Kontribusi CPO Riau untuk Nasional Capai 40 Persen
Investasi Masuk Pekanbaru Capai Rp3,096 Triliun