Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Utang Pemerintah Tembus Rp6.713 Triliun Hingga November 2021
JAKARTA (INDOVIZKA) - Utang pemerintah kembali meningkat mencapai Rp6.713,24 triliun hingga per akhir November 2021 atau sekitar 39,38 persen dari PDB. Total utang tersebut naik signifikan dibandingkan posisi Oktober 2021 yakni Rp6.687,28 triliun. Artinya, dalam sebulan, utang negara sudah bertambah sebesar Rp25,96 triliun.
Dikutip dari APBN Kita, utang tersebut didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp5.88,73 triliun atau sekitar 87,73 persen. Sementara untuk pinjaman tercatat senilai Rp 823,51 triliun atau 12,27 persen.
Jika dirincikan, besaran utang SBN terdiri dari domestik Rp4.614,96 persen. Di mana utang tersebut berasal dari Surat Utang Negara (SUN) Rp 3740,22 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp874,74 triliun.
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
Kemudian untuk valas mencapai Rp1.274,77 triliun. Terdiri dari SBN Rp990.52 triliun dan SBSN Rp284,25 triliun.
Selanjutnya, utang berasal dari pinjaman terdiri dari dalam negeri Rp 12,48 triliun dan luar negeri Rp811,03 triliun. Adapun pinjaman berasal dari luar negeri itu terbagi untuk bilateral Rp302,59 triliun, multilateral Rp 467,18 triliun, dan commercial banks Rp41,26 triliun.
Sri Mulyani: Utang Bukan Sesuatu yang Harus Dimusuhi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, utang bukanlah sesuatu yang harus dimusuhi, melainkan harus didudukkan sebagai sebuah instrumen kebijakan yang tetap dikelola pemerintah dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab.
"Utang adalah instrumen, bukan merupakan tujuan dan bukan sesuatu yang mungkin dimusuhi," tegas Sri Mulyani dalam acara Pelantikan Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (28/9).
Maka dari itu, dia meminta jajarannya agar bisa mengedukasi masyarakat mengenai peran utang sebagai instrumen dalam memajukan Indonesia, mengingat lingkungan politik dan persepsi yang cenderung memandang negatif mengenai instrumen pinjaman. Komunikasi kepada publik mengenai cara Indonesia yang mampu mengelola pinjaman dan menggunakan instrumen pinjaman dengan baik harus dilakukan lebih sering.
"Ini merupakan bagian dari pendidikan dan komunikasi publik mengenai apa manfaat dari pinjaman tersebut," imbuhnya.
Selain itu, dia juga meminta jajarannya agar bisa menjelaskan efektivitas dari pinjaman tersebut kepada publik, karena menjadi salah satu bagian dari akuntabilitas keuangan negara kepada masyarakat.
"Tunjukkan dengan bukti bahwa pemerintah mengelola seluruh utang dan pinjaman secara bertanggung jawab, berhati-hati, dan berhasil guna," ungkapnya.
.png)

Berita Lainnya
Bank Indonesia Siapkan Dua Opsi Penyebaran Rupiah Digital
Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah, Maybank Indonesia Fasilitasi Forum Pendalaman Pasar Uang dan Valas
Harga Bawang Merah di Inhil Naik Jelang Tahun Baru 2020
Sri Mulyani Beberkan Pentingnya Forum G20 untuk Perdagangan dan Investasi
Uang Kertas Diprediksi Segera Punah Digantikan Aplikasi
Efek Corona, Matahari Tutup Gerai & Potong Gaji Karyawan
Kadin Riau Lepas Ekspor Perdana Pupuk Batubara Futura ke Afrika
Fadel Muhammad Harap Bumi Rafflesia Jadi Poros Ekonomi Sumatera
HIPMI Inhil Dukung Kebijakan Pemerintah Subsidi Harga Minyak Goreng Curah
Warga Mengeluh, LPG 3 Kg Langka di Tembilahan
Digagas Putra Asli Inhil, WINjek Jasa Transportasi Online
Gandeng USU, SKK Migas - KKKS Sumatera Utara Gelar Kuliah Umum Edukasi Mahasiswa