Pilihan
Utang Pemerintah Tembus Rp6.713 Triliun Hingga November 2021
JAKARTA (INDOVIZKA) - Utang pemerintah kembali meningkat mencapai Rp6.713,24 triliun hingga per akhir November 2021 atau sekitar 39,38 persen dari PDB. Total utang tersebut naik signifikan dibandingkan posisi Oktober 2021 yakni Rp6.687,28 triliun. Artinya, dalam sebulan, utang negara sudah bertambah sebesar Rp25,96 triliun.
Dikutip dari APBN Kita, utang tersebut didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp5.88,73 triliun atau sekitar 87,73 persen. Sementara untuk pinjaman tercatat senilai Rp 823,51 triliun atau 12,27 persen.
Jika dirincikan, besaran utang SBN terdiri dari domestik Rp4.614,96 persen. Di mana utang tersebut berasal dari Surat Utang Negara (SUN) Rp 3740,22 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp874,74 triliun.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Kemudian untuk valas mencapai Rp1.274,77 triliun. Terdiri dari SBN Rp990.52 triliun dan SBSN Rp284,25 triliun.
Selanjutnya, utang berasal dari pinjaman terdiri dari dalam negeri Rp 12,48 triliun dan luar negeri Rp811,03 triliun. Adapun pinjaman berasal dari luar negeri itu terbagi untuk bilateral Rp302,59 triliun, multilateral Rp 467,18 triliun, dan commercial banks Rp41,26 triliun.
Sri Mulyani: Utang Bukan Sesuatu yang Harus Dimusuhi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, utang bukanlah sesuatu yang harus dimusuhi, melainkan harus didudukkan sebagai sebuah instrumen kebijakan yang tetap dikelola pemerintah dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab.
"Utang adalah instrumen, bukan merupakan tujuan dan bukan sesuatu yang mungkin dimusuhi," tegas Sri Mulyani dalam acara Pelantikan Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (28/9).
Maka dari itu, dia meminta jajarannya agar bisa mengedukasi masyarakat mengenai peran utang sebagai instrumen dalam memajukan Indonesia, mengingat lingkungan politik dan persepsi yang cenderung memandang negatif mengenai instrumen pinjaman. Komunikasi kepada publik mengenai cara Indonesia yang mampu mengelola pinjaman dan menggunakan instrumen pinjaman dengan baik harus dilakukan lebih sering.
"Ini merupakan bagian dari pendidikan dan komunikasi publik mengenai apa manfaat dari pinjaman tersebut," imbuhnya.
Selain itu, dia juga meminta jajarannya agar bisa menjelaskan efektivitas dari pinjaman tersebut kepada publik, karena menjadi salah satu bagian dari akuntabilitas keuangan negara kepada masyarakat.
"Tunjukkan dengan bukti bahwa pemerintah mengelola seluruh utang dan pinjaman secara bertanggung jawab, berhati-hati, dan berhasil guna," ungkapnya.
.png)

Berita Lainnya
Kantor Pos Tembilahan Salurkan BLT BBM se-Inhil
Harga LPG Non Subsidi Naik, Bagaimana Dengan Gas 3 Kg?
Ini Dia Daftar Harga Rokok yang Sudah Naik
Walikota Dumai Intruksikan Dinas Terkait Pantau Harga Pokok Jelang Ramadhan
Perjuangan Berbuah Manis, Apkasindo : Selamat Datang DBH Sawit
Harga Minyak Goreng Curah Ditetapkan Rp14 Ribu Perliter
Kadisperindag Riau Pelajari Kebijakan Beli Migor Pakai KTP dan Aplikasi PeduliLindungi
Kurs Rupiah Diprediksi Menguat di Akhir Tahun ke Level 14.100 per Dolar AS
Anda Ingin Memiliki Uang Baru Pecahan Rp75.000? Begini Caranya
Indef: Lowongan Kerja di Situs Pencari Kerja Berkurang
Okejek Duble Promo, Cashback 1.500 dan 30 Persen
Masyarakat Makin Susah, Disperindag Inhil Diminta Gelar Pasar Murah