Pilihan
Bank Indonesia Siapkan Dua Opsi Penyebaran Rupiah Digital
JAKARTA (INDOVIZKA) - Bank Indonesia (BI) tengah mengkaji dua opsi penyebaran Rupiah digital dalam persiapan penerapan mata uang digital bank sentral alias central bank digital currency (CBDC) di Tanah Air.
"Ada dua pendekatan yang sedang didalami BI yaitu secara langsung atau one tier dan tidak langsung atau two tier," kata Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung dalam Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Selasa (30/11).
Dia menjelaskan, pendekatan secara langsung artinya masyarakat baik itu rumah tangga maupun korporasi bisa mendapatkan token rupiah digital secara langsung dari BI.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Sementara pendekatan secara tidak langsung dilakukan melalui dua tahapan, yakni bank sentral mengedarkan rupiah digital melalui perbankan, barulah masyarakat bisa membelinya ke perbankan.
"Yang kedua ini menurut hemat kami lebih tepat karena ini seperti peredaran uang kertas dan uang logam seperti saat ini," katanya.
Menurut dia, penerbitan Rupiah digital saat ini menjadi penting untuk menjaga kedaulatan mata uang sebuah negara, semakin banyaknya transaksi digital, menjaga efektivitas kebijakan moneter bank sentral, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong inklusi keuangan.
Sebuah survei menunjukkan 60 persen dari bank sentral di dunia sudah mempertimbangkan untuk penerapan CBDC dan sebanyak 14 persen dari bank sentral tersebut sudah melakukan piloting.
Kendati demikian, Juga menegaskan penggunaan Rupiah digital nantinya tidak akan menggantikan secara penuh uang rupiah kertas dan logam, sehingga implementasinya akan dilakukan secara bertahap semisal 20 persen dari uang beredar.
"Hal tersebut menghindari risiko misalnya terjadi listrik padam, kalau semua serba digital ini risikonya bisa besar. Jadi tetap harus ada uang kertas dan logam dan porsinya dilakukan secara bertahap," tutupnya.
.png)

Berita Lainnya
Utang Pemerintah Naik Rp7.861,68 Triliun per 28 Februari 2023
6.867 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Harta Diungkap Rp 5,25 Triliun
Dampak Corona di Riau: Ribuan Pekerja Dirumahkan, 339 Kena PHK
Pertamina Jadi Naikkan Harga BBM? Ini Daftar Terbarunya
Pertalite Harusnya Dijual Rp 11.000 Bukan Rp 7.650, Apa Kata Ahok?
Jelang Idul Fitri, Harga Bahan Pokok di Pasar Pangkalan Kerinci Terpantau Stabil
Harga Bahan Pokok Naik Pasca Hari Raya Idul Fitri
Harga Beras di Riau Naik, Ini Penyebabnya
Naik 19,81 Persen, Ekspor Riau Bulan Maret US$ 1,96 Miliar
Penyaluran Kredit BRI Tumbuh 9,74 Persen hingga Akhir September
RUPST BNI Setujui Dividen Rp13 Triliun dan Buyback Saham Rp905 Miliar
Stok Gas Elpiji Dipastikan Masih Aman di Riau