"Jadi semakin kedaulatan si perkebunan sawit itu semakin berkurang dari sisi kepemilikan. Kepemilikan rakyat semakin berkurang, kepemilikan nasional juga semakin berkurang. Ini perlu jadi perhatian semua," imbuhnya.

Dengan adanya akuisisi tersebut, kata dia, persentase kepemilikan kebun sawit yang dikelola masyarakat juga ikut berkurang. Ini jadi efek domino yang terjadi di sektor hulu.

"Setiap tahun tuh kepemilikan rakyat itu selalu berkurang karena diambil perusahaan menengah. Setiap tahun perusahaan menengah juga berkurang karena diakuisisi oleh perusahaan yang besar," katanya.

Dalam keterkaitannya dengan harga minyak goreng, kepemilikan perkebunan sawit jadi permasalahan di hulu yang turut andil. Ukay menyebut ini berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang diampu oleh BPN. "Setidaknya di pangkalnya itu ada alokasi lahan yang itu kebijakannya ada di BPN. Itu sampai kepemilikan kebun sawit semakin konsentrasi pada pelaku usaha swasta utamanya besar," kata dia.

"Banyak kebun sawit yang dikelola perusahaan besar bukan oleh rakyat. Perlu diketahui di perkebunan sawit itu ada dua kaki yang bermain. Ada sektor modern dan tradisional. Tradisional ini yang dimiliki rakyat," tambahnya.

Kebijakan di Kementan dan Kemenperin

Ukay mengatakan, selain ketimpangan lahan, kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian juga punya pengaruh terhadap kenaikan harga minyak goreng

"Sayangnya kementan tak banyak bicara dalam persoalan minyak goreng ini. Selanjutnya, tentunya di turunannya ada Kemenperin, industri minyak goreng ini ada dua asosiasi besar," katanya.

Dua asosiasi itu yakni Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) yang beranggotakan 33 perusahaan. Serta Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) yang beranggotakan 44 perusahaan.

"Dari 74 ini kalau dikerucutkan lagi, semakin ada keterkaitan kelompok sekitar 30-an saja, 30 perusahaan yang bermain di industri minyak goreng. Dari 30 ini ada 4 atau 5 yang menguasai pasar," katanya.

Sumber : merdeka.com /