Tunggakan klaim ini pun juga disorot oleh pihak rumah sakit seperti Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi. Ia khawatir lambannya pencairan klaim akan berdampak ke fasilitas kesehatan.

“Kami sangat membutuhkan dana itu cair karena ini kan masih banyak yang dispute begitu, kita berharap tim provinsi bisa menyelesaikan klaim-klaim yang dispute ini,” tutur, dikutip dari Bisnis.

Dispute adalah kondisi ketika klaim RS dan BPJS Kesehatan yang melakukan verifikasi sebelum pembayaran, berbeda. Dispute ini akan diselesaikan Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Provinsi, sebelum klaim diterima Kemenkes.

Pada 2020, Siti mengatakan total klaim Rp 40,6 triliun ini berasal dari 686.221 kasus. Tapi dari jumlah tersebut, hanya Rp 35,11 triliun atau 86,4 persen yang bisa dibayarkan dan Rp 5,49 triliun lagi tak bisa dibayarkan.

Dari Rp 5,49 triliun ini, ada Rp 1,14 triliun yang kedaluwarsa. Artinya, RS melaporkan klaim melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu sisanya ada Rp 4,35 triliun klaim yang memang tidak bisa dibayarkan.

"Ini kenapa terjadi banyak tak bisa dibayarkan, karena saat itu kita masih gunakan sistem pengajuan satu per satu," kata dia.

Sementara pada 2021, total klaim per 31 Januari 2022 mencapai Rp 90,2 triliun untuk 1,72 juta kasus. Ini belum total klaim final karena batas waktu pengajuan klaim 2021 terakhir yaitu paling lambat bulan setelah tahun berakhir, tepatnya pada 28 Februari 2022.

Dari total Rp 90,2 triliun ini, Kemenkes mencatat ada klaim senilai Rp 2,42 triliun yang tak dapat dibayarkan. Di dalamnya, ada Rp 680 miliar karena kedaluwarsa dan tak sesuai, serta Rp 1,74 triliun karena dispute yang tidak dapat dibayarkan.

Siti menyebut kedua angka terakhir ini lebih rendah dibandingkan 2020, baik secara nominal maupun persentase. "Karena RS sudah antisipasi terkait batas waktu, dan memahami bagaimana mengajukan klaim sehingga tak dinyatakan dispute," kata dia.

Lalu sisanya yaitu klaim yang bisa dibayar kepada rumah sakit adalah Rp 87,78 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 62,68 triliun atau 69,4 persen sudah dibayarkan pada tahun lalu. Sehingga, sisa tagihan 2021 yang belum dibayarkan sampai 2022 ini adalah Rp 25,1 triliun.

Sumber : tempo.co /