Pilihan
Tekan Impor, Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Obat di Ibu Kota Baru
JAKARTA (INDOVIZKA) - Ibu kota negara baru di Penajam Paser, Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia. Nantinya pemerintah akan berupaya agar investasi menengah panjang bisa dibangun di daerah tersebut.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar menjelaskan, ibu kota negara nanti akan didorong oleh pengembangan manufaktur manufacture active pharma ingredients.
Hal tersebut, karena Kalimantan memiliki bahan baku yang cukup besar. Nantinya, produksi bahan baku ini akan menghasilkan bahan baku untuk pabrik obat yang ada di Jawa saat ini.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
"Akhirnya ini akan menghilangkan impor (bahan baku) yang saat ini kerap digunakan pabrik obat di Jawa," kata Amalia dalam Indonesia Economic Outlook, Jakarta, Rabu (26/1).
Pembangunan pabrik bahan baku obat itu diharapkan bisa menimbulkan keterkaitan ekonomi Jawa-Kalimantan. "Dengan begitu, juga akan terjadi keterkaitan ekonomi yang lebih baik antara Kalimantan Timur dan Pulau Jawa," jelas Amalia.
Amalia menambahkan, pembangunan ibu kota negara akan turun mendorong PDB Kalimantan untuk jangka panjang. Di mana diperkirakan bertumbuh 4 hingga 5 kali lipat dari saat ini. Selain itu, diprediksi tercipta 3 juta lapangan kerja di Kalimantan Timur.
"Pemindahan ibu kota ini, merupakan ruang besar bagi seluruh pihak untuk melakukan investasi jangka menengah dan panjang," tandas Amalia.
.png)

Berita Lainnya
Panglima TNI Kerahkan Prajurit Bantu Penanganan Erupsi Gunung Semeru
Jutaan Bibit Unggul Bersertifikat di Riau Laris Manis Berkat Sawit Rakyat Online
PPP Riau Gelar Rapimwil, Bahas Teknis Muktamar di Tengah Pandemi Covid-19
PLN Beberkan Penyebab Tagihan Listrik Bengkak Lagi
Belum Lulus Uji Coba, RI Sudah Bayar DP Vaksin China Rp 507 M
Mengenal Penggunaan Bea Materai Rp 10.000 yang Bakal Berlaku di 2021
Belum Lulus Uji Coba, RI Sudah Bayar DP Vaksin China Rp 507 M
Informasi Terkini CPNS Kemenhub 2021: Formasi, Syarat dan Jadwal
Abdul Wahid Minta SKK Migas Pastikan Alih Kelola Blok Rokan Tidak Menimbulkan Masalah
Ini nih Aturan Haji 2022: Kuota Dibatasi dan Usia di Bawah 65 Tahun, Apa Lagi
1,6 Juta Data Tak Lolos Validasi BLT Pekerja
Abdul Wahid Minta Badan Informasi Geospasial Percepat Pemetaan Tata Ruang Nasional