Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Abdul Wahid Minta SKK Migas Pastikan Alih Kelola Blok Rokan Tidak Menimbulkan Masalah
JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI H. Abdul Wahid minta alih kelola Blok Rokan dari Chevron kepada Pertamina Hulu Rokan (PHR) berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah.
Hal demikian disampaiakan H Abdul Wahid pada Rapat dengan SKK Migas di ruang Komisi VII Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis (16/1/2020).
Pada kesempatan RDP tersebut, Kepala SKK Migas Dwi Sudjipto memaparkan rencana dan target peningkatan produksi dan lifting Minyak dan Gas Bumi tahun 2020. Termasuk juga kendala-kendala penurunan lifting yang signifikan terjadi di Blok Rokan.
- Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Telah Dibuka , Berikut Link, Syarat dan Cara Daftarnya
- Tindakan Memicu Konflik, Lagi-lagi PT. BPP Batu Ampar Lakukan Blasting Tidak Sesuai Kesepakatan
- Meisita Lomania: Terpilihnya Kesendirian di Pemilu 2024, Apakah Karena Banteng ada Banteng?
- Dugaan Kecurangan Pemilu di Penjara: Anggota DPR RI Gerindra Mencurigai Pergantian Kalapas
- Sepakat, Pemerintah Majukan Pilkada 2024 September
Anggota Komisi VII H. Abdul Wahid mempertanyakan tentang rencana dan kesiapan SKK Migas dalam alih kelola Blok Rokan Agustus 2021.
" Mengenai rencana hengkangnya Chevron dari Blok Rokan, Bagaimana strategi SKK Migas melalui operator baru nanti (Pertamina) dapat menjamin semua intelektual property dan expertise dalam penerapan full scale project surfactant ini dapat benar-benar berhasil meningkatkan produksi lapangan minyak (Terutama Minas)?" tanya Abdul Wahid
Selanjutnya, pria kelahiran Inhil ini juga meminta dalam peralihan alih kelola ke PHR, SKK Migas harus siapkan stretegi khsusus agar percepatannya peralihannya tidak mengganggu tenaga kerja yang ada untuk fokus menaikan lifting minyak di Blok Rokan tersebut
"Saya minta SKK Migas menjamin percepatan peralihan blok Rokan ini melalui PHR agar semua kemaslahatan dibayarkan kepada pegawai PT CPI di akhir konsesi Blok Rokan pada bulan Agustus 2021. Kepastian ini merupakan hal yang mendasar bagi konstituen kami di Riau yang bekerja di PT CPI agar dapat tetap fokus dalam pencapaian target lifting nasional tanpa adanya keraguan dan prasangka pesangon mereka tidak dibayarkan akibat percepatan alih kelola ini," tegas Ketua PKB Riau ini.
Sementara itu, SKK Migas melalui Dwi Soetjipto meminta waktu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan Anggota Komisi VII secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2020 mendatang.
Berita Lainnya
Hari Ini Pertamina Sah Kelola Blok Rokan
Kabar Gembira, Pemerintah tidak akan Hapus Tenaga Honorer
Wisma Abu di Tembilahan Terbakar, 6 Orang Tewas
Tingkatkan Pemberantasan IUU Fishing Transnasional, KKP Gandeng Interpol
Polri Terima Surat Kemenpan Soal Tawaran ASN untuk Eks Pegawai KPK
Erick Thohir Siap Kolaborasikan Program Ekonomi Syariah dengan PBNU
Duh! Sri Mulyani Sebut APBD Boros Gaji PNS
1.238 Personel Polda Riau Menerima Kenaikan Pangkat
Jam Kerja ASN Selama Ramadhan Hingga Pukul Tiga Sore
Pengusaha Kaget Pemerintah Keluarkan Aturan JHT Cair Usia 56 Tahun saat Pandemi
Realisasi Anggaran Kartu Prakerja Capai Rp11,5 Triliun dan Subsidi Upah Rp6,7 Triliun
Ini Daftar Komisioner KPU dan Anggota Bawaslu Terpilih 2022-2027