Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar

Abdul Wahid Minta SKK Migas Pastikan Alih Kelola Blok Rokan Tidak Menimbulkan Masalah

Redaksi

Kamis, 16 Januari 2020 16:02:47
Komisi VII DPR RI Rapat dengan SKK Migas di ruang Komisi VII Gedung Nusantara I DPR RI

JAKARTA-  Anggota Komisi VII DPR RI H. Abdul Wahid minta alih kelola Blok Rokan dari Chevron kepada Pertamina Hulu Rokan (PHR) berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah.

Hal demikian disampaiakan H Abdul Wahid pada Rapat dengan SKK Migas di ruang Komisi VII Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis (16/1/2020).

Pada kesempatan RDP tersebut, Kepala SKK Migas Dwi Sudjipto memaparkan rencana dan target peningkatan produksi dan lifting Minyak dan Gas Bumi tahun 2020. Termasuk juga kendala-kendala penurunan lifting yang signifikan terjadi di Blok Rokan.

Anggota Komisi VII H. Abdul Wahid mempertanyakan tentang rencana dan kesiapan SKK Migas dalam alih kelola Blok Rokan Agustus 2021.

" Mengenai rencana hengkangnya Chevron dari Blok Rokan, Bagaimana strategi SKK Migas melalui operator baru nanti (Pertamina) dapat menjamin semua intelektual property dan expertise dalam penerapan full scale project surfactant ini dapat benar-benar berhasil meningkatkan produksi lapangan minyak (Terutama Minas)?" tanya Abdul Wahid

Selanjutnya, pria kelahiran Inhil ini juga meminta dalam peralihan alih kelola ke PHR, SKK Migas harus siapkan stretegi khsusus agar percepatannya peralihannya tidak mengganggu tenaga kerja yang ada untuk fokus menaikan lifting minyak di Blok Rokan tersebut

"Saya minta SKK Migas menjamin percepatan peralihan blok Rokan ini melalui PHR agar semua kemaslahatan dibayarkan kepada pegawai PT CPI di akhir konsesi Blok Rokan pada bulan Agustus 2021. Kepastian ini merupakan hal yang mendasar bagi konstituen kami di Riau yang bekerja di PT CPI agar dapat tetap fokus dalam pencapaian target lifting nasional tanpa adanya keraguan dan prasangka pesangon mereka tidak dibayarkan akibat percepatan alih kelola ini," tegas Ketua PKB Riau ini.

Sementara itu, SKK Migas melalui Dwi Soetjipto meminta waktu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan Anggota Komisi VII secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2020 mendatang.






 Editor : San

[Ikuti Indovizka.com Melalui Sosial Media]


Indovizka.com

Tulis Komentar

Berita Lainnya