Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
H Abdul Wahid Minta Kementerian Agraria Data dan Selesaikan Persoalan Status Tanah Ulayat di Kampar
![](https://indovizka.com/assets/berita/original/97339195478-img-20220720-wa0079.jpg)
BANGKINANG- Anggota DPR RI Komisi II H. Abdul Wahid meminta Kementrian Agraria dan Tata Ruang mendata dan menyelesaikan persoalan status tanah ulayat di Kabupaten Kampar.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber kegiatan sosialisasi pertanahan kementrian Agraria di Bangkinang Kabupaten Kampar, Rabu (20/7/2022).
Abdul Wahid juga menjelaskan, bahwa presiden sudah memberikan hak kepada beberapa daerah di Kampar terhadap tanah ulayat.
"Presiden sudah memberikan pengakuan dan hak bagi ninik mamak dikampar untuk mengelola tanah ulayat, seperti misalnya sinama nenek ada sekitar lebih kurang 1.600 ha" jelas wahid
lebih lanjut Wahid juga meminta kepada kepala kantor pertanahan di kampar untuk membantu mendata dan menyelesaikan terkait legalitas
"Untuk itu kepada badan pertanahan kampar kita minta untuk mengawal dan menyelesaikan terkait legalitas status kawasan tersebut," tegas Pimpinan Baleg DPR RI ini.
Dalam kesempatan yang sama Abdul Wahid juga membagikan sertifikat gratis bagi 10 orang masyarakat yang menerima program Perdaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bersama pihak Kementrian Agraria
"Ini simbolis, kita juga mendorong program pendaftaran tanah sistematis ini dapat segera selesai untuk 16.000 masyarakat yang akan menerima sertifikat tanah," tutup Wahid.
Berita Lainnya
Wahid Sampaikan Dukungan Penambahan Kuota BBM yang Diusulkan Gubri kepada BPH Migas
Sukiman - Indra Gunawan Ungguli Hafith Syukri - Erizal 0,92 Persen
Ada Promo, Tambah Daya Listrik Cuma Bayar Rp 202.100 pada Agustus 2021
Sri Mulyani Waspadai Dampak Penyebaran Omicron terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional
BPS Bakal Rekrut 247.000 Petugas Sensus Penduduk 2020
Abdul Wahid Apresiasi Langkah Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng
Mahkamah Agung Terbitkan Surat Edaran Terkait Penanganan Tindak Pidana Perpajakan
Protes Kenaikan Harga Pertalite Buruh Hingga Petani Bakal Lakukan Aksi Mogok
Said Aqil: Sila Kelima Pancasila Jauh Panggang dari Api
Duh! Sri Mulyani Sebut APBD Boros Gaji PNS
SJ182 Hilang, Warga Pulau Seribu Dengar Dua Kali Ledakan
Tenaga Honorer Bakal Jadi PNS dan Naik Gaji dalam Revisi UU ASN