Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Kiamat PNS Mendekat, Pegawai Bisa Diganti Robot?
![](https://indovizka.com/assets/berita/original/35473526176-da985b3b-ffa3-4bd4-aedb-7c9e022e9cd4_169.jpeg)
INDOVIZKA.COM - Penggunaan teknologi canggih dalam birokrasi bukan hal yang baru di Indonesia. Wacana ini sudah muncul sejak 2019 silam langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan menurutnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya bisa diganti oleh robot kecerdasan buatan (artificial intelligence).
"Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional," ujar Jokowi di depan seluruh kementerian/lembaga saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada Desember 2019 lalu.
Kehadiran kecerdasan buatan dalam struktur pemerintahan menurutnya akan membuat pelayanan birokrasi semakin simpel. Di sisi lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak semakin terbebani akibatnya semakin bertambahnya jumlah PNS.
- PWI Riau Tuan Rumah HPN 2025 Diharapkan Melibatkan Generasi Muda
- Ingin Mengubah Status di KTP Sangat Mudah, Begini Caranya
- Kapan Pelantikan Anggota Dewan Terpilih 2024? Cek Jadwalnya
- Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ditolak MK, Begini Respons Tim Hukum Anies
- Senin Pagi, MK Bacakan Putusan Gugatan Sengketa Pilpres 2024
"Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepet sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter," tegasnya.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (22/11/2021), jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Di mana porsi terbesar adalah instansi daerah dengan 77% atau 3,1 juta orang.
Sementara itu jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia adalah 49 ribu orang dengan komposisi terbesar juga daerah sebanyak 95% atay 47 ribu.
Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama menyampaikan penekanan wacana ini bukan berarti seluruh PNS akan dipecat. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi.
"Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar," ujarnya, Senin (22/11/2021).
Konsep ini butuh perencanaan yang lebih matang dan komprehensif. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. "Itu masih dikaji lebih lanjut," jelasnya.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebelumnya sempat meneliti kemungkinan rencana tersebut. Teknologinya bisa disediakan oleh pemerintah maupun swasta, namun masalah yang muncul adalah ketidakmampuan PNS untuk memanfaatkan teknologi.
Misalnya untuk menggantikan eselon III dan eselon IV dengan robot dibutuhkan sebuah data latih yang dari data itu akan dihubungkan dengan algoritma. Barulah robot atau kecerdasan buatan akan bisa menggunakan algoritma dari data tersebut.
Berita Lainnya
BPOM Keluarkan Izin Darurat Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong
Lolos Verifikasi Administrasi, PKB Partai Pertama Peserta Pemilu 2024
Polemik Menko Airlangga, DPR: Tidak Ada Kewajiban Pasien Publikasi Kena Covid-19
Pemerintah Tambah Kuota UMKM Penerima Banpres
Tegas Tolak Pengurangan Subsidi LPG, DPR Inginkan Penyaluran Subsidi Tepat Sasaran
Menhub Pastikan Tak Ada Larangan Mudik Lebaran 2021
Satu Penumpang Sriwijaya Air SJY-182 Berasal dari Pekanbaru
Seorang Tenaga Kesehatan Meninggal Dunia karena Covid-19
Kemenag dan PIHK Tetapkan Harga Haji Khusus Rp 123 Juta
Surat Izin Turun, Alat Deteksi Covid-19 Buatan UGM GeNose Siap Diedarkan
Listrik 10 Juta Pelanggan Termasuk Rumah Tangga Bisa Padam Jika PLN Krisis Batu Bara
Dosen R Tidak Mengaku Bersalah, Polisi Ungkap Chat Mesum ke 3 Mahasiswi Unsri