Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Pengimbasan RBD Berjalan Baik
Disdukcapil Pelalawan Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan
Sekda Riau: Inspektorat Jangan Tidur dan Diam seperti Tak Berdosa
INDOVIZKA.COM - Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang diketuai oleh Kepala Inspektorat Provinsi Riau diminta dapat bekerja maksimal dalam menindaklanjuti temuan-temuan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto saat membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah Tahun 2023, Kamis (9/3/2023).
"Kan banyak itu temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat yang harus ditindaklanjuti," kata SF Hariyanto.
Karena menurut SF Hariyanto, sesuai aturan dalam Undang-undang jika temuan tidak ditindaklanjuti selama 60 hari, maka bisa dibawa ke ranah hukum.
"Misalnya kasus Masjid Raya Pekanbaru. Itu kan awalnya temuan BPK, itu tidak ditindaklanjuti sehingga ada tersangka. Jadi kita harapkan jangan banyak tersangka lagi. Karena TPKD ini harus bekerja, inventarisir temuan-temuan dari BPK itu, dan segera ditindaklanjuti," terangnya.
SF Hariyanto meminta TPKD inventarisir temuan-temuan yang direkomendasikan BPK maupun BPKP, dan selesai satu per satu agar tidak lagi ada pegawai Pemprov Riau menjadi tersangka.
"Temuan itu kan bisa diselesaikan satu per satu, panggil objeknya (pejabat atau pegawai bersangkutan). Tanya objeknya siap tidak ganti rugi, kalau siap buat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)," ujarnya.
"Jadi jangan Aparat Penegak Hukum (APH) nya yang disalahkan, tapi karena kita tidak menindaklanjuti temuan itu, sehingga tidak ada oknum pejabat menjadi tersangka," sambungnya.
Untuk itu, SF Hariyanto kembali meminta Inspektorat Riau harus aktif menyelesaikan temuan-temuan yang ada. Dimana jika objeknya tidak ada uang untuk ganti rugi temuan bisa buat Tuntutan Ganti Rugi (GHR).
"Misalnya ada jaminan dari keluarga seperti rumah dan aset lainnya yang bisa digadaikan ke kita. Nanti TPKD yang memberikan jaminan berupa barang, sertifikat dan aset. Nanti mereka membayarnya mengangsur berapa tahun, yang penting lunas. Kalau mereka tak bayar, asetnya bisa kita jual," jelasnya.
"Kan bisa saja temuan itu ketidaktahuan atau ketidaksengajaan mereka. Makanya TPKD ini bisa bekerja maksimal, jangan tidur. Sudah tau ada temuan jangan diam-diam saja, seperti tak berdosa," tukasnya.
.png)

Berita Lainnya
KPK Geledah Kantor PT Arta Niaga Nusantara Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis
Sudah Tempuh Sidang Awal di MK, PAN Yakin Tuntutan Hafith - Erizal Dikabulkan
7 Tahun Gelap Tanpa Listrik, Mengadu Kepada Anggota DPR RI Abdul Wahid Langsung Terkabulkan
Pj Bupati Erisman Antarkan Pj Gubernur Riau Usai Laksanakan Kunjungan Kerja di Inhil
Bupati Bengkalis Kasmarni Sambut Baik Silaturahmi DPH LAMR Kabupaten Bengkalis
HBNRH Klaim Temukan Bukti Dugaan Politik Uang Jelang PSU Pilkada Rohul
Dampak Tiga Armada Kapal Beroperasi, Penyeberangan RoRo Bengkalis Aman Terkendali
Kadivim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Kunjungi Kantor Imigrasi Tembilahan
Kapolres Pelalawan Pimpin Upacara Serah Terima jabatan Kabag SDM dan Kapolsek Pangkalan Lesung Polres Pelalawan
Pekanbaru Terapkan PPKM, Hamdani: Riau Masih 10 Besar Nasional
Baru Dilantik, Ketua BPD Desa Sungai Lokan Gelar Musdus Perdana
Pererat Silaturrahmi, PWI Inhil Gelar Bukber