Pilihan
Dewan Minta DPMD Inhil Desak Inspektorat Segera Audit APBDes dan BUMDes 2020-2021
TEMBILAHAN, (INDOVIZKA)- Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Inhil agar mendesak inspektorat segera mengaudit Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan BUMDes tahun anggaran 2020-2021.
Desakkan tersebut disampaikan Muammar Armain Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Inhil terkait tidak lama lagi akan dilaksanakan pelantikan Kepala Desa terpilih pada Pilkades serentak di Kabupaten Indragiri Hilir pada Oktober 2021 lalu.
"Segera audit penggunaan APBDes baik dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebelum pelantikan Kades baru, sehingga persoalan di desa segera clear and clean sebelum pergantian Kades," ujarnya.
Selain itu, politisi PKB Inhil ini juga meminta Inspektorat Provinsi juga untuk fokus mengaudit Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Pasalnya banyak BUMDes yang tidak berjalan dengan baik.
Ia berharap, sebelum ada pergantian Kades, tidak ada lagi persoalan yang tertinggal di desa.
"Minimal mengaudit desa yang ada pergantian. Jadi persoalan sudah clear dengan Kades lama dan yang baru," imbuhnya.
.png)

Berita Lainnya
Komisi III Segera Panggil DLHK Pekanbaru Terkait Pemberhentian THL
Mahmuzin Taher Tinggalkan Jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kepulauan Meranti
Komisi III Singkronkan Renja Dishub Inhil dengan UKPBJ
Ketua DPRD Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada Bupati dan Wakil Bupati yang Baru Dilantik
DPRD Riau Tanggapi Keluhan Gubernur Riau Syamsuar
DPRD Pelalawan Minta PT PSJ Ganti Kebun Sawit Petani yang Dieksekusi
Terkait Pengoperasian Pelabuhan Parit 21, DPRD Inhil Gelar RDP Bersama PT KIG
DPRD Inhil : Pemerintah Tidak Peduli dengan Persoalan Petani
DPRD akan Teruskan LKPJ TA 2023 kepada Banggar setelah Bupati Menjawab Pandangan Umum Fraksi
DPRD Rohul Sorot Rendahnya PAD dan Minimnya Kontribusi BUMD
Komisi I DPRD Riau Usulkan 5 Nama Timsel KPID ke Pimpinan
Sebanyak 312 Konflik Lahan di Riau Dibahas di DPR RI