INDOVIZKA.COM - Pengamat politik dan kebijakan publik, Rawa El Amady menyarankan Gubernur Riau, Syamsuar menghentikan seluruh proyek Pemprov Riau yang dianggap bermasalah.

Jika tidak, ia menyebut ada kemungkinan Syamsuar dan Sekdaprov Riau, SF Hariyanto akan terseret secara hukum akibat proyek-proyek itu.

"Sekda itu atasan secara penjabatan daerah tersebut, dengan demikian apa yang terjadi pada OPD menjadi tanggungjawab Sekda dan gubernur. Ini artinya proses pemerintahan tidak berjalan dengan benar di riau alias auto pilot," kata dia saat dihubungi Halloriau.com, Selasa (2/5/2023).

Mengingat masa jabatan Syamsuar sebagai Gubri yang akan berakhir tak lama lagi, lanjut Rawa, segala permasalahan yang terjadi di OPD akan menjadi jebakan hukum tak hanya bagi Gubri tapi juga Sekdaprov.

"Saran saya, gubernur menghentikan semua proyek yang dianggap bermasalah tersebut. Minta BPK mengaudit tuntas lalu diproses secara hukum pejabatnya agar gubernur dan Sekda tidak menerima akibat atas apa yang sudah terjadi. Tapi masalahnya aku yakin, Gubri tidak akan berani melakukan itu karena resiko politiknya lebih besar," ujarnya.

Rawa meminta BPK dan Kejati harus turun tangan untuk mengungkap seluruh masalah proyek milik Pemprov Riau.

"Harus dilakukan audit terhadap proses tender dan bawa ke ranah hukum. BPK dan Kejati harus aktif untuk mengungkap kasus ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekdaprov Riau SF Hariyanto mengaku sudah mengantongi bukti soal dugaan tidak beresnya proyek payung elektrik raksasa di Masjid Annur Riau senilai Rp42 miliar.

"Saya punya bukti, punya saksi dan punya data lengkap. Karena proses lelangnya tidak benar. Tenaga ahlinya palsu semua, saya pastikan. Sudah saya suruh cek itu saya dapat laporan. Palsu semua," tukasnya.

Sumber : Halloriau /  Editor : Fy