INDOVIZKA.COM- Meskipun sudah lebih dari 200.000 masyarakat Indragiri Hilir (Inhil), Riau yang tercover oleh BPJS PBI, namun kenyataannya masih banyak warga tidak mampu yang belum tercover.

Untuk membantu warga yang tidak mampu tersebut, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil mendorong Pemkab Inhil menyediakan dana talangan.
.
"Untuk mensiasati yang tidak tercover dengan BPJS, Pemkab harus menyediakan alternatif lain, apakah itu seperti mengadakan Jamkesda seperti dulu atau pun nama lainnya", jelas Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Samino beberapa waktu lalu.

Memang diakui Samino, menurut Pemkab Inhil bahwa Jamkesda tidak bisa lagi diberlakukan, namun dikatakannya, hasil Komisi IV melakukan study banding dibeberapa tempat masih ada daerah yang menggunakan Jamkesda.

"Memang secara hukum bertentangan, tapi ini tujuan untuk membantu masyarakat kok. Apalagi kami studi banding ke kabupaten lain seperti di Tanjung Jabung, Jawa semua masih melakukan itu. Namanya memang bukan Jamkesda, tapi intinya jaminan kesehatan sementara", paparnya.

Politisi PDIP itu menegaskan, bila perlu untuk warga yang tidak mampu namun tidak tercover BPJS, hanya perlu membawa e-KTP untuk  bisa mendapatkan pengobatan saat sakit.

"Komisi IV berkomitmen, kalau perlu yang berobat di kelas III cukup dengan e-KTP", tegas Samino.

Sumber : inhil today /