Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Dewan Reses Sebelum Ramadhan 2026
PEKANBARU, INDOVIZKA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar kegiatan reses menjelang bulan suci ramadhan 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, mengatakan untuk jadwal pasti masih menunggu ketersediaan anggaran.
"Jika anggaran segera tersedia, reses akan dijadwalkan sebelum puasa. Paling lambat awal Februari," ujar Kaderismanto kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).
Ia menjelaskan, penjadwalan ini mempertimbangkan kondisi konstituen. Sebab jika reses dilaksanakan bulan ramadhan, waktu dinilai kurang bagus untuk bertemu masyarakat karena sedang berpuasa dan jika malam hari melaksanakan tarawih. "Setelah lebaran pun biasanya sangat padat. Jadi, waktu terbaik adalah sebelum Ramadhan," jelasnya.
DPRD Riau melaksanakan reses tiga kali dalam setahun, masing-masing satu kali setiap masa sidang (empat bulan). Untuk masa sidang II (Januari-April 2026), target pelaksanaan reses adalah sebelum pertengahan Maret 2026, mengingat Ramadhan diperkirakan jatuh pada periode tersebut. (Fd)
.png)

Berita Lainnya
DPRD Inhil Gelar Paripurna Dengan Angenda Tanggapan Fraksi Terhadap Usulan 6 Ranperda
Ketua Komisi II DPRD Kampar Soroti Program JKN KIS dan Insentif Nakes Daerah Terpencil
Kebun Kelapa Masyarakat Diserang Hama Kumbang, Begini Kata Anggota DPRD Inhil
DPRD Harap Pembangunan dan Ekonomi Harus Bangkit di Masa Pandemi Covid-19
Dewan Inhil Minta Pemda Desak Kades Segera Selesaikan Perubahan APBDes
Rachmat Gobel Sebut APBN Fokuskan pada PEN daripada Biayai Kereta Cepat
Konversi BRK ke Syariah Tak Kunjung Terwujud, DPRD Panggil Dirut BRK
Magdalisni Jabat DPRD Provinsi Riau Gantikan Kelmi Amri
Buronan KPU Harun Masiku Diduga Lintasi Negara Jalur Tak Resmi
Banggar DPRD Riau dan TAPD Bahas KUA-PPAS Tahun 2026
Dewan Inhil Desak Dinsos Pending Penyaluran BST Tahap II
APBD Kampar TA 2022 Masih Lengkapi Dokumen Persyaratan Evaluasi ke Provinsi Riau