BANGKINANG KOTA, (INDOVIZKA)- Permasalahan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan insetif bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Kampar menjadi sorotan bagi Ketua Komisi II DPRD Kampar Zumrotun.

Zumrotun menegaskan bahwa persoalan kepesertaan JKN KIS ini kedepannya tidak ada lagi masalah karena itu pemerintah harus komitmen untuk masyarakat miskin.

"Saya minta agar pemerintah komitmen di dalam mempertahankan kepesertaan JKN KIS untuk masyarakat miskin," tegas Zumrotun peraih suara terbanyak Dapil I DPRD Kampar.
 
Ia menegaskan, sehingga tidak ada lagi masyarakat atau warga yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan di kabupaten Kampar.

Selain menyoroti masalah kepesertaan JKN KIS bagi masyarakat miskin, Zumrotun juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan para tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di kabupaten Kampar.

"Terutama yang bertugas di daerah terpencil, agar di beri tambahan insentif dan ada perbedaan insentif dengan nakes di kota;" sebut Zumrotun.

Menurut Zumrotun, mumpung sekarang sedang pembahasan APBD murni agar pemerintah melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar untuk merubah standarisasi bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil.

"Nakes yang bertugas di daerah terpencil agar diperhatikan insentif nya. Selain itu, agar ada juga perhatian pemerintah terhadap para vaksinator di kabupaten Kampar," harapnya.

Ia mengaku yang terpenting bagi dirinya adalah apa yang menjadi kesepakatan di dalam rapat, itu harus diwujudkan.

 Editor : Arf