PEKANBARU,INDOVIZKA.COM– Aktivis Kampus Universitas Abdurrab yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa 13 Mei Melawan menggelar audiensi sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua DPRD Provinsi Riau.Senin(25/5/2026).Pertemuan tersebut membahas persoalan pemerataan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah di Provinsi Riau.

Dalam forum tersebut, mahasiswa menyoroti masih adanya sekolah dengan kondisi infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung proses belajar mengajar.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan serta akses pendidikan yang belum merata di sejumlah wilayah dinilai menjadi tantangan serius dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Aktivis Universitas Abdurrab, Kukuh Elhakim, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dapat diakses secara adil tanpa dibatasi oleh kondisi geografis maupun pembangunan infrastruktur.

“Kami hadir bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi membawa keresahan masyarakat terkait ketidakmerataan infrastruktur pendidikan di Provinsi Riau. Pendidikan harus menjadi alat pemerataan, bukan justru memperlebar jurang ketimpangan sosial,” ujar Kukuh dalam forum RDP tersebut.

Menurutnya, masih terdapat perbedaan kualitas layanan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal maupun terluar. Karena itu, mahasiswa mendorong Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD untuk mengambil langkah konkret dalam mewujudkan pemerataan pendidikan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian mahasiswa antara lain pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas pendidikan di daerah tertinggal dan terluar, serta optimalisasi anggaran pendidikan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kukuh menambahkan, perjuangan mahasiswa dalam mengawal isu pendidikan merupakan bagian dari implementasi nilai dan visi Universitas Abdurrab, yakni “Selamatkan Generasi Melalui Pendidikan.”

Menurutnya, menyelamatkan generasi bangsa dapat dimulai dari memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara, berkualitas, dan berkeadilan.
“Negeri yang kuat lahir dari pendidikan yang tidak meninggalkan siapa pun. Karena itu, pemerataan pendidikan harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau menyambut baik aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu fokus perhatian dalam mendorong pemerataan pembangunan sumber daya manusia di Bumi Lancang Kuning.

Mahasiswa berharap hasil audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang konkret sehingga seluruh anak di Provinsi Riau memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Bagi mahasiswa, keterlibatan dalam mengawal isu pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial sebagai agen perubahan. Sebab, masa depan Riau tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh keberhasilan menghadirkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

 Editor : Rapi