PEKANBARU, INDOVIZKA.COM - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar pertemuan bersama masyarakat Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (16/4/2026), guna membahas persoalan konflik agraria dan tata kelola lahan di Provinsi Riau.

Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, serta dihadiri oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto. Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP, diwakili oleh Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutrisno, S.Sos., bersama unsur pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, dan pihak perusahaan terkait.

Pertemuan tersebut menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai persoalan konflik lahan, mulai dari tumpang tindih kepemilikan hingga belum tuntasnya aspek legalitas atas lahan yang telah dikelola secara turun-temurun.

Adian Napitupulu menegaskan bahwa konflik agraria di Riau tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan rasa keadilan masyarakat sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyambut baik kunjungan kerja BAM DPR RI. Ia menilai forum ini sebagai langkah strategis dalam membangun komunikasi yang konstruktif antar pihak.

“Atas nama pemerintah Provinsi Riau, kami menyambut baik kunjungan kerja badan aspirasi masyarakat DPR RI. Kami memandang forum ini sebagai ruang bersama untuk menyamakan pemahaman, memperjelas persoalan, dan merumuskan langkah penyelesaian yang lebih terarah,” ujarnya.

Diterangkan, pentingnya penyelesaian konflik secara berjenjang, dimulai dari tingkat kabupaten/kota sebelum ditangani di tingkat provinsi. Sehingga, itu menjadi titik awal dalam merumuskan solusi konkret terhadap konflik agraria di Riau, khususnya di wilayah Kampar dan Indragiri Hulu.

“Alhamdulillah kita saling tukar pikiran dan mencari jalan solusi yang terbaik. Kemudian, jika ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan di tingkat kabupaten/kota maka selesaikanlah dulu. Apabila tidak selesai, nanti baru datang ke provinsi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Plt Gubri SF Hariyanto mengingatkan seluruh pihak agar menjaga situasi tetap kondusif dan tidak menempuh langkah-langkah yang dapat memperkeruh keadaan. Dengan keterlibatan aktif semua pihak, penyelesaian yang adil dan berkelanjutan diharapkan dapat segera terwujud.

“Nah inilah yang mungkin perlu duduk bersama dan kita berharap selesaikan dengan kepala dingin. Jangan lakukan kegiatan anarkis supaya selesai semuanya,” pungkasnya. (Adv)
 

Sumber : indovizka.com /  Editor : F.Dayun