Pilihan
Wapres ke-13 Kiai Ma’ruf Amin Serukan Arab Saudi dan Houthi-Yaman Segera Berdamai
JAKARTA, INDOVIZKA - Perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas, khususnya eskalasi saling serang antara Arab Saudi dan kelompok Houthi-Yaman di kawasan strategis Bab el Mandeb, termasuk serangan terhadap kapal-kapal tanker mendapat perhatian mendalam dari Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Prof. Dr. (HC) Kiai Ma’ruf Amin.
Melalui Juru Bicaranya, Masduki Baidlowi di Jakarta, Rabu (29/7/2026), Kiai Ma’ruf Amin mengungkapkan rasa prihatin dan kesedihan yang mendalam atas konflik bersenjata antara Arab Saudi dan Houthi-Yaman yang terus berlanjut.
Ia menegaskan bahwa pertikaian sesama negara dan bangsa Muslim tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga membawa dampak sistemik yang luas terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan psikologis dunia Islam, termasuk Indonesia.
"Kiai Ma’ruf Amin sangat sedih melihat kondisi mutakhir ini. Beliau mengetuk hati nurani para pemimpin di Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman untuk segera menghentikan pertikaian. Sebagai sesama Muslim, darah dan kehormatan adalah hal yang suci. Sudah saatnya senjata diturunkan dan meja dialog digelar secara konstruktif," ujar Masduki Baidlowi.
Sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi pemikiran dari Indonesia, Kiai Ma’ruf Amin menawarkan "Jembatan Dialog Empat Pilar" sebagai jalan tengah (jalan moderasi/watsathiyah) untuk mengatasi konflik Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman
Pertama, gencatan senjata kemanusiaan sesegera mungkin (jeda konflik), menghentikan seluruh operasi militer kedua belah pihak serta serangan di Bab el-Mandeb dan wilayah sekitarnya.
Jeda ini sangat krusial untuk mencegah krisis kemanusiaan yang lebih parah dan mengamankan jalur perdagangan internasional yang berdampak pada ekonomi global, termasuk pasokan energi ke negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Kedua, pengaktifan kembali poros dialog internal Umat (Ukhuwah Islamiyah), mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bersama tokoh-tokoh ulama dunia untuk bertindak sebagai mediator yang netral. Konflik ini harus diselesaikan dengan semangat persaudaraan Islam, dan bukan dengan intervensi kepentingan asing yang justru memperkeruh suasana.
Ketiga, rekonsiliasi berbasis inklusivitas politik dengan mendorong kelompok Houthi dan Arab Saudi untuk duduk bersama guna menyepakati peta jalan (roadmap) tata kelola keamanan kawasan dengan saling menghormati kedaulatan. Yaman yang stabil dan berdaulat adalah kunci keamanan bagi Arab Saudi, dan begitu pula sebaliknya.
Keempat, jaminan keamanan jalur logistik internasional dengan menyepakati zona bebas konflik di Selat Bab el Mandeb demi kemaslahatan umat manusia. Terganggunya jalur ini memicu inflasi global yang mencekik masyarakat kecil di berbagai belahan dunia Islam.
Di akhir pernyataannya, Kiai Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia selalu siap mendukung setiap upaya perdamaian Arab Saudi dan Houthi-Yaman.
“Perang tidak pernah melahirkan pemenang sejati, dan yang ada hanyalah kehancuran bagi generasi masa depan umat. Mari kita sudahi pertikaian ini dan bangun kembali jembatan dialog yang bermartabat," tutur Masduki, menyampaikan pesan Kiai Ma’ruf Amin. (Aat SS)
.png)

Berita Lainnya
Dua Hari Tidak Ikut Rapim Polri Ternyata Wakapolri Komjen Gatot Eddy Prabowo Positif Covid-19
Harga Melejit, Pemerintah Diminta Kendalikan Konsumsi BBM
Kronologi Truk Rombongan Pendukung Paslon Tolikara Terbalik-Tewaskan 5 Orang
Gunung Es Terbesar di Dunia Hanyut Tanpa Arah di Laut Lepas
Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Diundur Jadi Maret 2025
Ada Promo, Tambah Daya Listrik Cuma Bayar Rp 202.100 pada Agustus 2021
45 Orang Alami Luka Bakar Akibat Erupsi Gunung Semeru
Dirut PLN Sebut Tarif Listrik Naik Bisa Sehatkan Perusahaan
Airlangga Ungkap Gambaran Ekonomi RI Mulai Pulih: Polanya V-Shape
Pemerintah Klaim Mulai Program Vaksinasi Covid-19 Bulan Depan
Bobol Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Sindikat Pembuat Prakerja Fiktif Raup Rp18 M
Caketum PB HMI Bobby Irtanto: Indonesia Harus Kembali pada Identitasnya Negara Agraris