Jakarta (INDOVIZKA) - Pemerintah akan mulai melaksanakan vaksinasi Covid-19 mulai pertengahan Januari 2021. Dengan dimulainya vaksinasi tersebut diharapkan pandemi Covid-19 segera berakhir.

Untuk diketahui, pemerintah RI menetapkan enam jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keenam jenis vaksin tersebut diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), Astra Zeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Untuk tahap pertama pemerintah akan melaksanakan vaksinasi untuk tenaga medis, TNI/Polri dan petugas yang berhubungan dengan layanan publik. Termasuk, Presiden Joko Widodo yang akan menjadi orang pertama di Indonesia yang akan disuntik vaksin Sinovac.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan vaksin yang disuntukkan kepada masyarakat Indonesia gratis. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari program vaksinasi.

Dalam pelaksanaannya, vaksinasi untuk 182 juta rakyat Indonesia dengan waktu yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi untuk diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Pemerintah juga sudah menyediakan layanan bagi masyarakat untuk mengetahui apakah mereka terdaftar dalam program vaksinasi ini.

Akan tetapi Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tetap mewaspadai adanya dugaan segelintir orang yang ingin memanfaatkan euphoria itu. Sebab masih banyak masyarakat yang sudah tak sabar ingin segera divaksin, baik secara mandiri atau bahkan siap divaksin meskipun berbayar. Inilah yang bisa memunculkan adanya vaksin palsu.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah menjamin tak akan ada vaksin Covid palsu yang beredar di pasar. Proses pengadaan dan pemberian vaksin dilaksanakan oleh pemerintah.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Ada semacam undertaking oleh pemerintah untuk seluruh vaksin. Itu juga mengantisipasi vaksin palsu," kata Airlangga dalam keterangan persnya, Sabtu (9/1/2021).

Sepanjang masyarakat memperoleh secara resmi, Airlangga menjamin keaslian vaksin tersebut. Pemerintah sudah mengontrol vaksin Covid-19 dari hulu ke hilir.

"Impor dikendalikan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tidak ada pihak lain yang mendapat persetujuan untuk mengimpor vaksin. Vaksinasi juga akan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah," tutur ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu.

Praktik pemalsuan atau penyelundupan vaksin diyakini kecil. Selain dikontrol, vaksin di Indonesia sudah digratiskan. Diharapkan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari vaksinasi ini.

"Pemerintah menyediakan anggaran Rp 73 triliun. Pendistribusian dan vaksinasinya pun dalam kendali pemerintah. Vaksin diberikan secara gratis. Seluruh masyarakat yang membutuhkan bakal mendapatkannya. Jadi, tidak ada insentif ekonomi [keuntungan] jika memalsukan atau menyelundupkan vaksin Covid," ungkapnya.***