JAKARTA, INDOVIZKA - Pemerintah memperkuat efisiensi dan pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar digunakan bagi pelayanan gizi masyarakat. 

Langkah tersebut dilakukan dengan menyisir kebutuhan anggaran sekaligus memperketat pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebutuhan anggaran MBG terus dihitung berdasarkan pelaksanaan riil program. Dari proyeksi awal sekitar Rp330 triliun, kebutuhan tersebut telah turun menjadi sekitar Rp270 triliun dan Rp240 triliun, bahkan berpeluang berada di bawah Rp200 triliun apabila berbagai langkah efisiensi berjalan optimal.

“Sudah ada penghematan yang besar tahun ini, kan tadinya anggarannya Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, Rp240 triliun, dan saya pikir tahun ini implementasinya akan di bawah itu,” kata Purbaya.

Menurutnya, efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan memastikan belanja mengikuti kebutuhan faktual di lapangan. Kementerian Keuangan juga mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk ikut memonitor pelaksanaan MBG hingga tingkat SPPG.

“Saya kerahkan orang Dirjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memonitor secara berkala SPPG-SPPG yang ada di setiap daerah Indonesia,” ujarnya.

Pengawasan tersebut sekaligus menjadi mekanisme koreksi terhadap SPPG yang ditemukan bermasalah. Purbaya mengatakan temuan di daerah akan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk melalui penyesuaian anggaran apabila persoalan tidak segera ditindaklanjuti.

Kepala BGN Sudaryono sebelumnya juga menyatakan pihaknya terus menyisir penggunaan anggaran, termasuk mengecek dapur yang tercatat beroperasi tetapi faktanya tidak menjalankan pelayanan.

Apabila ditemukan unsur pidana, BGN akan menerjunkan inspektorat dan meneruskannya kepada aparat penegak hukum.

Sudaryono menegaskan BGN siap mencari ruang penghematan tanpa mengurangi sasaran pelayanan program.

“Kami berusaha untuk seefisien mungkin,” katanya.

Penguatan kontrol berlapis antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan perluasan MBG berjalan beriringan dengan disiplin fiskal dan akuntabilitas. Dengan anggaran mengikuti kebutuhan aktual serta SPPG bermasalah dapat dikoreksi, pemerintah berupaya memastikan manfaat MBG tetap optimal tanpa membebani keuangan negara secara tidak perlu. ***