Pilihan
Staf Kedubesnya Kunjungi Markas FPI, DPR Minta Pemerintah Protes Jerman Jangan Ikut Campur
JAKARTA (INDOVIZKA) - Terkait kunjungan pihak kedutaan besar (Kedubes) Jerman ke Markas FPI, yang fotonya sempat viral, Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), untuk secepatnya melakukan protes keras kepada Pemerintah Jerman agar tidak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia sekecil apapun.
"Negara dalam hal ini Kementerian Luar Negeri harus protes keras dan menyerukan pihak Kedubes mengikuti aturan internasional agar tidak ikut campur urusan dalam negeri sekecil apapun. Itu etika berdiplomasi secara sopan dan beretika," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (21/12/2020).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, informasi yang dihimpun saat ini, pihak Kemenlu RI sudah memanggil perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk meminta klarifikasi atas kunjungan pihaknya ke Markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.
“Memang sudah ada penjelasan dari Kedubes Jerman bahwa tidak ada dukungan terhadap Ormas tertentu di Indonesia dan berkomitmen untuk bersama melawan intoleransi, radikalisme, dan ujaran kebencian,” ucapnya.
Namun, harus ditekankan bahwa tindakan Kedubes asing di Indonesia itu harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait. “Jangan sampai ada udang di balik batu,” jelas TB Hasanuddin.
Sebelumnya, Sekretaris Umum FPI Munarman mengklaim didatangi perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman.
Atas kejadian ini, Kepala Perwakilan Kedubes Jerman sampaikan permintaan maaf dan penyesalannya. Pihaknya memastikan bahwa insiden tersebut tidak mencerminkan kebijakan Pemerintah dan Kedutaan Besar Jerman.
.png)

Berita Lainnya
Kemenhub Tak Lagi Keluarkan Izin Terbang Maskapai dari India
Masyarakat Diimbau Tak Terbangkan Drone saat Ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika
Investor Asing Mulai Lirik Pembangunan Fisik Ibu Kota Baru di Kalimantan
Awasi Dana Desa, Jokowi Akan Ajak KPK Turun ke Daerah
Begini Cara Pasien Covid-19 Memilih di Pilkada 2020
MK Tolak Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden 2024, Begini Tanggapan Anies
PLN Dapat Suntikan Modal dari Jokowi Rp 4,2 T
Gelombang II Penerima Kartu Prakerja Diumumkan Sore Ini!
Dilarang Mulai 2023, Ribuan Tenaga Honorer Guru & Nakes akan Dirumahkan
Alasan Bareskrim Tak Kunjung Berantas Sindikat Judi Online Terkesan Tak Serius
Skandal Judi Online di Kemenkominfo: Menkominfo Budi Arie dalam Sorotan Tajam
Anggota Komisi II Minta Istana Jelaskan Ramai Pesawat Presiden Dicat Merah