Pilihan
Wow, Ternyata Hutang Pemerintah Rp 48,46 Triliun ke PLN
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, menyebutkan saat ini pemerintah tengah menanggung hutang kepada PT PLN (Persero) akibat pemberian subsidi sebesar Rp 48,46 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Erick Thohir terkait pemberian Dana Bantuan Pemerintah kepada BUMN senilai Rp 143 Triliun. Erick Thohir memastikan, dari total dana tersebut sebesar Rp 108,48 Triliun dari dana itu digunakan untuk pencairan utang pemerintah kepada BUMN.
Lalu hutang kepada Kimia Farma sebanyak Rp 1 triliun, melalui subsidi obat BPJS. Selanjutnya hutang kepada PT Pertamina (Persero) sebanyak Rp 40 triliun, hutang yang tercipta melalui subsidi BBM. Serta hutang kepada PT Pupuk Indonesia sebanyak Rp 6 triliun, dari subsidi pupuk oleh Pemerintah kepada petani.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
“Khusus untuk PLN, Pertamina, Pupuk, tidak lain ini merupakan subsidi yang sudah jatuh tempo, dan selama ini belum terbayarkan," tegas Erick Thohir, Rabu (10/06/2020) di Jakarta.
Lebih lanjut dijelaskan Erick Thohir, hutang subsidi yang ditanggung Pemerintah kepada PT PLN, Kimia Farma, Pertanian, PT Pupuk Indonesia dan BUMN lainnya, bukanlah hutang yang terjadi dalam kurun waktu sebentar. Itu adalah hutang yang telah bertahun-tahun lamanya dan belum dibayarkan.
"Sudah jadi, sudah jalan, sudah dipakai, tetapi hutangnya belum cair. Kalau dibilang ini utang sudah tahunan,” jelasnya Erick Thohir.
.png)

Berita Lainnya
Airlangga: Pemerintah Larang ASN Hingga Pegawai Swasta ke Luar Kota Saat Libur Imlek 2021
Catat, Ini Daftar Aplikasi yang Bikin Baterai HP Boros
Begini Prosedur Terbaru dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah di BPN
Sempat Sesak Napas, Habib Rizieq Dipastikan Sudah Kembali Pulih
Abdul Wahid Pertanyakan Kebijakan BBM 1 Harga
DPR Pilih Mokh Najih sebagai Ketua Ombudsman RI, Berikut Daftar Komisionernya
Pembangunan Ibu Kota Dimulai Tahun Ini, HUT RI 2024 Ditargetkan di Istana Baru
Pegadaian Jadi Pelopor Industri Keuangan 4.0
Dilantik Semalam, Wakil Bupati Ende Dicopot Kemendagri Hari Ini
Usai Ikuti Konpres Walikota Bogor, Belasan Wartawan Bogor Berstatus ODP Virus Corona
DPR Minta Kementerian PUPR Berikan Subsidi Rumah untuk Insan Pers
Aturan Anyar, ini Besaran Terbaru Tunjangan PNS Widyaiswara