INDOVIZKA.COM - Komisi VII DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati serta direksi lainnya, di ruang Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Senin 31 Agustus 2020. RDP ini juga dilakukan secara virtual yang diikuti anggota Komisi VII yang lain.

RDP tersebut membahas Tugas dan fungsi ISC sebagai pengganti Petral untuk impor minyak mentah dan BBM, Rencana PT Pertamina (Persero) dalam penggunaan BBM ramah lingkungan, Progres dan proyeksi keterjaminan penyediaan LPG 3Kg kepada rakyat pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024 sesudah restrukturisasi PT Pertamina (Persero) Sub Holding Pemasaran, Proyeksi realisasi volume B30 sampai BIOO untuk Tahun 2020 sampai Tahun 2024, Proyeksi volume Impor minyak mentah dan impor BBM Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dan Proyeksi produksi/lifting minyak dan gas khusus PT Pertamina (Persero) Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Dalam kesempatan itu, salah satu Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Wahid menyoroti kerugian Pertamina sekira Rp11 triliun.

“Saya mencermati beberapa belakangan ini terkait perombakan sistem manajerial saya berharap banyak dari sistem yang telah diusahakan oleh pertamina secara manajerial dengan memisahkan antara Hulu dan Hilir harapan besar kita. Tetapi setelah kita baca beberapa media beberapa waktu yang lalu, kekhawatiran kita juga terjadi bahwa Petamina merugi yang diakibatkan beberapa faktor. Kita punya ekspektasi Petamina ingin berubah lebih baik menjadi redup dengan kasus atau peristiwa yang terjadi terutama terkait sorotan media terkait kinerja Pertamina di 2020 ini, ” kata Abdul Wahid.