Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Selain Konser, KPU Izinkan Bazar dan Jalan Santai di Pilkada
![](https://indovizka.com/assets/berita/original/31300402013-98download_(7)-650x440.jpeg)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan para peserta Pilkada Serentak 2020 menggelar acara seperti bazar, gerak jalan santai, dan sepeda santai di masa kampanye. Jumlah peserta acara tidak boleh lebih dari 100 orang.
Sebelumnya, KPU juga membolehkan konser musik digelar meski pandemi virus corona belum usai. Syaratnya, maksimal peserta acara yang hadir adalah 100 orang dan mematuhi protokol kesehatan.
Hal itu tertuang dalam Pasal 63 ayat 1 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020. Berikut acara yang dibolehkan oleh KPU
- PWI Riau Tuan Rumah HPN 2025 Diharapkan Melibatkan Generasi Muda
- Ingin Mengubah Status di KTP Sangat Mudah, Begini Caranya
- Kapan Pelantikan Anggota Dewan Terpilih 2024? Cek Jadwalnya
- Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ditolak MK, Begini Respons Tim Hukum Anies
- Senin Pagi, MK Bacakan Putusan Gugatan Sengketa Pilpres 2024
"Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai," mengutip bunyi Pasal 63 Ayat (1) poin c PKPU Nomor 10 Tahun 2020.
"Kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah," mengutip bunyi Pasal 63 Ayat (1) poin e PKPU Nomor 10 Tahun 2020.
Tidak ketinggalan, KPU juga mengizinkan peserta Pilkada Serentak 2020 menggelar kegiatan kebudayaan seperti pentas seni, panen raya dan konser musik.
Peringatan hari ulang tahun partai politik pun boleh dilakukan asal maksimal peserta acara yakni 100 orang. Paslon yang ingin menggelar acara-acara tersebut wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
"Berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat," demikian petikan dalam aturan tersebut.
Diketahui, langkah KPU yang mengizinkan konser digelar saat kampanye pilkada menuai kritik dari banyak pihak. Tak lain dan tak bukan karena cemas penularan corona semakin tak terkendali jika konser musik dibolehkan.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan agar izin menggelar konser di tengah pandemi corona ditiadakan. Komisi II DPR juga meminta agar aturan itu dicoret dari PKPU No. 10 tahun 2020.
Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengingatkan kasus penularan Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Dengan demikian, kasus berpotensi meningkat terus jika konser boleh digelar karena bakal mengundang banyak massa.
"Walaupun pentas seni dalam PKPU diberi ruang sebagai kegiatan lain dari metode kampanye, dalam penerapannya dapat diatur lebih lanjut bahkan ditangguhkan demi menjaga keselamatan jiwa," kata Zulfikar saat dihubungi, Rabu (16/9).
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati mengatakan bahwa izin menggelar konser musik saat kampanye Pilkada Serentak 2020 yang diberikan KPU tidak berlandaskan aturan undang-undang.
Nisa menjelaskan, tiga undang-undang yang mengatur pilkada, yaitu UU Nomor 1 tahun 2015, yang direvisi menjadi UU nomor 10 tahun 2016, lalu direvisi kembali jadi UU nomor 6 tahun 2020 tidak spesifik menyebut konser musik sebagai salah satu bentuk kampanye.
"Memang tidak ada (dalam UU) kecuali KPU memaknai konser sebagai rapat umum, tetapi pesertanya dibatasi maksimal 100 orang," kata Nisa kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/9).
Bazar diketahui merupakan satu dari tujuh jenis kampanye yang diatur dalam pasal 63 PKPU Nomoe 10 Tahun 2020.
Jenis-jenis kegiatan selain bazar yakni ialah rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau melalui Media Daring.
Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan aturan terkait penyelenggaraan jenis kampanye itu diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. PKPU, kata dia, sekadar mengikuti aturan tersebut.
"Bentuk-bentuk kampanye juga sudah diatur di situ, tentu KPU tidak bisa mengubah dan meniadakannya," ujar Dewa kemarin.
Berita Lainnya
PKB Koalisi dengan PAN, Dukung Petahana di Pilkada Siak
Vaksin Indonesia Bangkit PKB Inhil, Abdul Wahid Nyatakan Komitmen Gesa Herd Immunity
Dani Suara Terbanyak, Berikut Delapan Caleg yang Lolos ke DPRD Riau dari Dapil Inhil
Keluarga Gubri dan Sekda Jadi Pejabat, Ade Agus: Mengurusi Provinsi Ini Jangan Mentang-mentang
Persiapan Pilkada Serentak Provinsi Riau Dinilai Tidak Ada Kendala
Agung Nugroho Sebut Isu Pecah Belah Kader Demokrat Muncul Karena Ada Pihak Takut AHY Jadi Presiden
AHY Resmi Pecat Jhoni Allen Marbun dan 5 Kader Demokrat Lainnya
PAC dan Ranting PKB Kecamatan Concong Resmi Dilantik
PKB Siap Perjuangkan Duet Kasmarni-Bagus di Pilkada Bengkalis
Sebut Tak Punya Prestasi dan Hanya Bikin Gaduh, Musyaffak Minta Ketum PAN Copot Irvan Herman
Hanya Menang di 3 Daerah, PDIP Riau Evaluasi Hasil Pilkada 2020
Ketua PKB Riau Serahkan Bantuan APD Untuk Tenaga Medis