Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Tarif Cukai Rokok Naik Lagi 2021
JAKARTA - Untuk membatasi konsumsi rokok serta menekan angka prevalensi anak dan remaja, pemerintah tengah mempertimbangkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok. Hingga saat ini pemerintah masih menghitung besaran tarif cukai rokok yang bakal berlaku pada tahun 2021 mendatang.
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan pemerintah membuat harga rokok mahal setiap tahunnya. Hal itu dilakukan bukan demi mengejar pendapatan negara dari sektor cukai, melainkan membatasi konsumsinya.
Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan keputusan penyesuaian tarif CHT atau rokok masih dipertimbangkan. Pemerintah masih mengkaji lantaran kondisi ekonomi yang terdampak COVID-19.
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
"2020 sedang hadapi tantangan cukup berat. Fokus kita di PEN, gimana memulihkan perekonomian. Di samping itu, tentang cukai, tujuan kita pertama bukan penerimaan," kata Febrio dalam acara Kupas Tuntas Ekonomi dan APBN secara virtual, Jumat (25/9/2020) dikutip dari detik.
"Cukai ini adalah terhadap barang-barang yang ingin konsumsi dibatasi, bukan penerimaan negara. Nomor satu dalam kasus cukai tembakau, adalah dalam konteks kita menurunkan secepatnya prevalensi anak dan remaja merokok," tambahnya.
Penyesuaian tarif cukai rokok pada tahun ini ditetapkan sebesar 23% dengan harga jual eceran (HJE) rokok rata-rata 35%. Biasanya, pemerintah mengumumkan penyesuaian cukai rokok pada September tiap tahunnya. Namun untuk 2021, pemerintah belum memutuskannya.
Meski begitu, Febrio mengatakan pemerintah tetap membuat harga rokok menjadi mahal melalui kebijakan penyesuaian cukai rokok.
"Tiap tahun kita buat harga rokok mahal. Di satu sisi 2020 masa krisis, ini pertimbangan kita untuk 2021 ketika mau introduce cukai, berapa besar introduce-nya. Seberapa jauh naikkan harga, dalam konteks makin mahal dan makin dikit anak-anak merokok," ungkapnya.
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (Sampoerna) pun angkat suara terkait rencana tersebut. Menurut Presiden Direktur Sampoerna Mindaugas Trumpaitis, pihaknya bisa memahami keputusan tersebut sebagai upaya negara menangani defisit akibat pandemi COVID-19.
"Kami mengerti bahwa pemerintah itu memerlukan revenue terutama di tengah COVID-19," ujar Mindaugas dalam paparan publik secara virtual, Jumat (18/9/2020).
Meski memaklumi keputusan tersebut, perseroan mengingatkan pemerintah terkait dampak kenaikan cukai rokok terhadap tenaga kerja yang ada di sektor ini.
Menurutnya, industri rokok di Indonesia cukup banyak menyerap tenaga kerja terutama untuk memproduksi rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT). Jila golongan rokok ini dinaikkan tarif cukainya, perusahaan tentu akan kembali melakukan penyesuaian biaya produksi. Hal itu tentu bisa berdampak ke tenaga kerja.
Adapun total karyawan Sampoerna langsung dan tidak langsung mencapai lebih dari 60.000 orang. Sebanyak 50.000 di antaranya merupakan karyawan SKT di empat pabrik SKT Sampoerna dan 38 Mitra Produksi Sigaret yang tersebar di 27 kota/kabupaten di Pulau Jawa.
.png)

Berita Lainnya
Tenaga Honorer Bakal Jadi PNS dan Naik Gaji dalam Revisi UU ASN
Aksi Teror Muncul Lagi, Fahri Hamzah Pesimis Indonesia Bisa Selesai dengan Teroris
UU Cipta Kerja Kasih Perlakukan Khusus untuk Produk Halal
Kiprah Andika Perkasa, Calon Panglima TNI Pilihan Presiden Jokowi
Mendagri Dorong Kepala Daerah Prioritaskan Program Pengendalian Covid-19
Presiden Jokowi : Hati-hati Indragiri Hilir
Joki Kartu Prakerja Bisa Dilaporkan ke Polisi
Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Segera Melantik Jabatan Fungsional
Hampir Setiap Tahun Negara Modali PLN
Airlangga: Pembatasan Kegiatan Masyarakat Resmi Berlaku, Kedisiplinan Harus Ditegakkan
Tetap Tak Keluarkan Izin Uji Klinis, BPOM Lepas Tangan dari Vaksin Nusantara
Ada PNS Hantu! Gaji Dibayar, Orangnya Nihil