INDOVIZKA.COM-  Surat permintaan hearing pertama yang disampaikan Yayasan Perlindungan Konsumen Inhil (YLKI) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil pada tanggal 13 Oktober 2020 lalu tak kunjung menerima jawaban.

Isi surat Al tersebut, YLKI saat itu meminta jadwal hearing perihal sengketa lahan atas dua Kelompok Tani (Poktan) yakni Poktan Angin Mamiri dan juga Poktan parit 20 Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Inhil yang di klaim secara sepihak oleh PT. Setia Agrindo Mandiri (SAGM).

Ketua YLKI Andika mengatakan pihak perusahaan telah menyatakan memiliki alasan berupa surat SKGR dan juga surat jual beli atas 88 hektar milik M. Agus dan juga 233 hektar milik Poktan Angin Mamiri.