Dalam diakusi itu, Koordinator Rohul Bicara Rahmat Aidil Fitra, melihat masih kurangnya sosialisasi dari aparat penegah hukum tentang kewenangan kepala desa dalam penanganan COVID-19 khususnya pengguanaan anggaran. Sehingga menyebabkan banyak kepala desa ragu-ragu bahkan ada yang takut menggunakan anggaran.

“Melalui forum Rohul Bicara, kita akan coba memfasilitasi, mensosialisasikan beberapa kewenangan kepala desa, sehingga mereka nantinya tidak salah jalan dalam menghadapi pandemi," kata Fitra.

Terkait wacana Pemprov Riau yang usulkan PSBB di seluruh Riau, Aidil Fitra secara tegas menyatakan tidak setuju dengan rencana itu. Karena dinilai semakin mempersempit  ekonomi masyarakat yang kini dalam posisi sulit.

“Kita jangan latah, daerah lain diterapkan PSBB kita buat PSBB pula. Namun semua itu harus ada kajian dan persiapan yang matang. Kita melihat PSBB di pekanbaru banyak persoalan mulai dari kekacauan penyaluran bantuan dan lainnya,” ungkap Fitra.

Novliwanda Ade Putra politisi dari Partai Gerindra juga mengaku, penerapan PSBB harus didasari kajian secara matang dan melihat kondisi penyebaran pandemi Kabupaten Kota, tidak dilakukan secara menyeluruh di kabupaten /kota.

“Penerapan PSBB sesuai PP 21 itu ada kriterianya. Sekarang tidak semua daerah Riau memenuhi kriteria itu. Seperti Rohul, saat ini jumlah kasusnya masih terkendali. Kita kahwatir bila itu diterapkan di semua kabupaten/Kota tanpa melihat indikator yang ada akan timbul permasalahan yang baru,“ ucap Novlianda.

Sementara Wakil Ketua DPRD Rohul M Syahril Topan menegaskan bahwa Pandemi COVID 19 telah membuat ekonomi masyarakat merosot. Kondisi tersebut  dikhawatirkan bermuara terganggunya situasi keamanan daerah.

“Kami di DPRD mendorong Pemerintah agar mendata ulang berapa potensi warga miskin baru karena Pandemi ini, dan segera salurkan bantuan ke warga yang terdampak. Namun kendalanya, ini tidak seperti mengatur rumah tangga. Ada aturan dan tahapan verifikasi yang membtuhkan waktu lama di Pusat dan itu tidak bisa kita intervensi," jelasnya.

Topan juga menyatakan, dalam nenghadapi persoalan Pandemi dibutuhkan kebersamaan dan gotong royong, tidak saling menyalahkan dan saling sindir. Tugas penanganan pandemi tidak hanya tugas pemerintah namun tugas bersama untuk menghadapinya.

“Melalui Forum Rohul Bicara ini saya juga berharap, semua rekan-rekan bisa berperan mendorong perusahaan di Rohul aktif bantu masyarakat terdampak ekonominya COVID-19. Kerena sudah sekian lama mereka ambil untung di daerah kita, dan kini saatnya mereka berkontribusi ke masyarakat si saat sulit seperti kini," tambah M Syahril Topan.

Sumber : halloriau /