Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Penerima BLT Ketenagakerjaan Dikurangi 1,3 Juta Orang, Apakah Anda Termasuk?
INDOVIZKA.COM – Ada kabar buruk buat para pekerja swasta. Pasalnya, Kemnaker mengurangi kuota penerima subsidi gaji BLT BPJS Ketenagakerjaan. Apakah anda termasuk? Cek penjelasan di artikel ini untuk melihat penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Seperti diketahui, Kemnaker telah menyalurkan subsidi gaji BLT BPJS Ketenagakerjaan selama dua termin, yang mana masing-masing termin terdiri dari lima tahap (batch).
Pada termin kedua, dana subsidi gaji BLT BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1,2 juta diberikan untuk periode November-Desember 2020.
- Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Telah Dibuka , Berikut Link, Syarat dan Cara Daftarnya
- Tindakan Memicu Konflik, Lagi-lagi PT. BPP Batu Ampar Lakukan Blasting Tidak Sesuai Kesepakatan
- Meisita Lomania: Terpilihnya Kesendirian di Pemilu 2024, Apakah Karena Banteng ada Banteng?
- Dugaan Kecurangan Pemilu di Penjara: Anggota DPR RI Gerindra Mencurigai Pergantian Kalapas
- Sepakat, Pemerintah Majukan Pilkada 2024 September
Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, pihaknya telah menyalurkan subsidi gaji BLT BPJS Ketenagakerjaan atau BSU dari tahap I hingga tahap V kepada 11.052 juta penerima, dengan rincian sebagai berikut.
Tahap I disalurkan kepada 2.180.382 pekerja
Tahap II disalurkan kepada 2.713.434 pekerja
Tahap III disalurkan kepada 3.149.031 pekerja
Tahap IV disalurkan kepada 2.442.289 pekerja
Tahap V disalurkan kepada 567.723 juta pekerja
"Hingga batch 5 termin II ini, Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 11.052.859 orang," sebut Menaker Ida Fauziyah.
Sementara total sasaran target penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan termin kedua ialah 12.400.000 pekerja.
Dengan demikian, masih ada 1.347.141 pekerja lagi yang belum memperoleh BSU termin kedua. Mengenai hal itu, ternyata dari ada pengurangan jumlah kuota penerima subsidi gaji BLT BPJS Ketenagakerjaan termin kedua. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemnaker, Soes Hindharno mengungkapkan alasan dibalik itu.
Berkurangnya jumlah kuota penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan atau bantuan subsidi upah (BSU) ini lantaran karena telah melalui proses pemadanan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
"Setelah evaluasi termin pertama hingga enam batch itu berbeda karena harus sesuai dengan wajib pajak," kata Kabiro Soes Hindharno.
Lebih lanjut, dia juga merinci ada 148 ribu penerima BLT subsidi gaji yang berpenghasilan lebih dari Rp5 juta. Sehingga perlu dilakukan klarifikasi data oleh BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengetahui apakah ada indikasi kesalahan data atau nama pekerja.
Menaker Ida Fauziyah juga mengimbau, bagi para pekerja yang belum mendapatkan subsidi gaji BLT BPJS Ketenagakerjaan padahal sudah memenuhi persyaratan, bisa langsung segera melapor ke manajemen perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar masalahnya dapat cepat diperbaiki.
Selain itu, bisa langsung melapor ke posko pengaduan melalui Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) yang dapat diakses masyarakat. Posko pengaduan diakses melalui laman kemnaker.go.id, dengan memilih menu "Pusat Bantuan".
Pengaduan juga bisa dilakukan melalui WhatsApp ke nomor 08119303305, atau telepon ke nomor (021) 508 16000.***
Berita Lainnya
Ini 6 Istilah Baru Seputar Covid-19 dari Pemerintah
Amien Rais Gelar Doa dan Tahlil Nasional 16 Maret 2021
Analisis Terhadap Dampak Perubahan Iklim Terhadap Harga Pangan di Indonesia
Pelanggan Game Online Kini Dikenakan Pajak 10 Persen
Besok Cair, Segini Besaran Gaji Ke-13 yang Bakal Diterima PNS
KPK sebut Banyak Politikus dan Kepala Daerah Mulai Sibuk Cari Dana untuk Pemilu 2024
Utang Pemerintah Indonesia di Era Jokowi Naik Lagi, per September 2021 Rp 6.711 T
Menag Yaqut Canangkan 2022 Sebagai Tahun Toleransi
Kemenag Evaluasi Keberangkatan Umrah Pasca 87 Jemaah Terpapar Covid-19
Menko Airlangga: Relaksasi PPnBM Geliatkan Industri Otomotif
Pemerintah Cairkan BLT UMKM Rp2,4 Juta Tahap II Pekan Ini
Usulan Menteri Rangkap Kepala Otorita IKN, Politikus PKB: Tak Punya Kerjaan