Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
KPU Tak Bisa Pastikan Honor Penyelenggara Pilkada 2020 Ditambah
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa memastikan akan adanya tambahan honor bagi penyelenggara Pilkada Serentak 2020 ad hoc. Karena, besaran honor bagi panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
"Pertama, kami tidak bisa memastikan karena honor itu sudah diatur besarannya di dalam Peraturan Menteri Keuangan juga," ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam IG Live SINDOnews Bincang Seru Bertajuk Pilkada Serentak dan New Normal, Kamis (4/6/2020) malam.
Namun, diungkapkan Arief, ada beberapa anggota DPR yang mengusulkan adanya tambahan honor bagi penyelenggara pilkada ad hoc itu, pada rapat Komisi II DPR bersama KPU, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu 3 Juni 2020.
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
"Ya jadi petugas kesehatan, banyak petugas di beberapa tempat karena bekerja di masa Pandemi ini kan diberikan tambahan lah, tambahan penghasilan," jelasnya.
Maka itu, menurut dia, mungkin saja tambahan honor itu bisa direalisasikan. "Nah sangat mungkin kalau usulan beberapa anggota DPR kemarin kami juga akan sampaikan nanti dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan, mudah-mudahan bisa diberi tambahan. Tapi tentu kami tidak bisa memastikan itu," imbuhnya.
Di samping itu, kata dia, jumlah TPS akan bertambah. Namun, penambahannya tidak sampai dua kali lipat dari sebelumnya.
"Tadi saya sebutkan sebetulnya kalau memang akan dikurangi jumlah pemilih dari 800 orang ke 500 orang (Tiap TPS-red), itu kurang lebih ada penambahan 60 ribu TPS. Kalau maksimal 800 itu kan 253 ribu, kemudian ada tambahan 60-an ribu, jadi totally kalau mau jumlah pemilih 500 orang, itu sekitar 311 ribu TPS," imbuhnya.
Kemudian, tidak akan ada tambahan jumlah petugas di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada Serentak 2020. "Kalau jumlahnya di tiap tingkatan sama, jadi KPPS tetap 7 orang, kemudian PPS dan PPK tetap sama dengan sebelumnya," ucapnya.
(kri)
.png)

Berita Lainnya
Demo Hari Ini, Buruh Ancam Mogok Kerja Massal
Mendagri Dorong Kepala Daerah Prioritaskan Program Pengendalian Covid-19
Kejaksaan Agung Naikkan Kasus Satelit Orbit 123 Kemenhan ke Penyidikan
225 Peserta Tes SKD CPNS 2021 Terbukti Curang dan Langsung Didiskualifikasi
Dinilai Membebani Masyarakat, Abdul Wahid Sebut Rencana Penghapusan BBM Premium dan Pertalit
Usai Ikuti Konpres Walikota Bogor, Belasan Wartawan Bogor Berstatus ODP Virus Corona
Mulai Tahun Ini Anak Sekolah Dapat BLT Rp3,4 Juta, Buruan Cek Syaratnya-syaratnya
Nekat Mudik, Siap-siap Kendaraannya Disita!
Pemerintah Klaim Kartu Prakerja Efektif Atasi Permasalahan Pengangguran
Rapat Bersama DPR, Panglima TNI: Waktu yang Tepat untuk Evaluasi Kondisi Alutsista TNI
Aturan Perjalanan Darat Baru: Pergi 250 Km Wajib PCR atau Antigen
Seleksi CPNS 2021 untuk Lulusan SLTA Kembali Dibuka, Lowongannya Tersedia di Lima Kementerian Berikut