JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa memastikan akan adanya tambahan honor bagi penyelenggara Pilkada Serentak 2020 ad hoc. Karena, besaran honor bagi panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
"Pertama, kami tidak bisa memastikan karena honor itu sudah diatur besarannya di dalam Peraturan Menteri Keuangan juga," ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam IG Live SINDOnews Bincang Seru Bertajuk Pilkada Serentak dan New Normal, Kamis (4/6/2020) malam.
Namun, diungkapkan Arief, ada beberapa anggota DPR yang mengusulkan adanya tambahan honor bagi penyelenggara pilkada ad hoc itu, pada rapat Komisi II DPR bersama KPU, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu 3 Juni 2020.
"Ya jadi petugas kesehatan, banyak petugas di beberapa tempat karena bekerja di masa Pandemi ini kan diberikan tambahan lah, tambahan penghasilan," jelasnya.
Maka itu, menurut dia, mungkin saja tambahan honor itu bisa direalisasikan. "Nah sangat mungkin kalau usulan beberapa anggota DPR kemarin kami juga akan sampaikan nanti dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan, mudah-mudahan bisa diberi tambahan. Tapi tentu kami tidak bisa memastikan itu," imbuhnya.
Di samping itu, kata dia, jumlah TPS akan bertambah. Namun, penambahannya tidak sampai dua kali lipat dari sebelumnya.
"Tadi saya sebutkan sebetulnya kalau memang akan dikurangi jumlah pemilih dari 800 orang ke 500 orang (Tiap TPS-red), itu kurang lebih ada penambahan 60 ribu TPS. Kalau maksimal 800 itu kan 253 ribu, kemudian ada tambahan 60-an ribu, jadi totally kalau mau jumlah pemilih 500 orang, itu sekitar 311 ribu TPS," imbuhnya.
Kemudian, tidak akan ada tambahan jumlah petugas di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada Serentak 2020. "Kalau jumlahnya di tiap tingkatan sama, jadi KPPS tetap 7 orang, kemudian PPS dan PPK tetap sama dengan sebelumnya," ucapnya.
(kri)
.png)
.jpeg)
Berita Lainnya
Daftar 6 Perusahaan BUMN Punya Utang Segunung, Ada yang Rp500 Triliun
Virtual Police Resmi Beroperasi, Medsos Kini Dipantau Polisi
Korban PHK Bisa Dapat Rp 700.000/Bulan dari Diaspora, Begini Caranya!
Mulai Hari Ini, Pesawat, Bus dan Kereta Api Berhenti Beroperasi
Pelatih NTB Protes dan Buat Keributan dalam Acara Pembagian Bonus PON Papua
Ahok tantang penolak Pergub iklan rokok ajukan gugatan di PTUN
Waspada, Kemenkes Akui Ada Masker Medis Palsu Beredar
Permodalan Menjadi Masalah Utama Bagi Koperasi di Tengah Dampak Covid-19
Hadapi Omicron, Pemerintah Gelar Evaluasi Seminggu Sekali
DPR Dalami Rencana Pencairan PMN untuk Bank BUMN di 2022
AMSI Perkuat Ekosistem Jurnalisme Digital yang Berkualitas
Airlangga Hartarto Motivasi Lulusan UKSW Salatiga Berinovasi di Tengah Masyarakat