Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Menkeu Buka-bukaan Soal Anggaran Penanganan Covid-19
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka-bukaan soal transparansi dan tantangan akuntabilitas alokasi anggaran penanganan dampak pandemi virus corona yang telah direvisi tiga kali sejak Maret lalu menjadi Rp695,2 triliun.
Meski mengakui tak semua kebijakan yang diambil pemerintah memiliki studi atau bukti ketepatan yang memadai akibat faktor urgensi, namun ia menjamin pihaknya telah menyiapkan bukti dari dasar keputusan yang diambil pemerintah.
"Pemerintah pada saat menangani situasi sekarang fokusnya menjadi multiple (beragam), urgensi dan emergency (darurat). Tapi, harus akuntabel dan diperiksa," ucapnya lewat konferensi video pada Sabtu (27/6/2020).
Kalau setahun dari sekarang sense of urgency-nya (tingkat kepentingan) sudah berbeda sehingga catatan menjadi sangat penting dalam alasan mengambil keputusan," lanjutnya.
Pemerintah, lanjutnya, dihadapkan dengan dilema harus bergerak cepat sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang dirumuskan secara kilat tersebut.
Dalam mengatasi ini, ia menyebut pihaknya telah menyiapkan catatan dan rekaman setiap rapat sebagai 'rapor' yang akan diserahkan kepada auditor.
Ia juga mengaku siap diaudit oleh lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kemudian hari.
Lebih lanjut, urgensi yang dimaksud tercermin dari kontraksi ekonomi global yang kian mendalam dalam hitungan bulan. Ia mencontohkan berbagai lembaga keuangan dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) yang mengoreksi proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi -0,3 persen tahun ini, memburuk dari proyeksi yang dibuat IMF pada April lalu yaitu 0,5 persen.
"Indonesia urgensinya sangat nampak, kontraksi ekonomi terjadi begitu cepat dan begitu meluas, maka tantangan kami bagaimana bisa mencegah pemburukan atau meminimalkan dampaknya," lanjut Menteri yang akrab disapa Ani tersebut.
Selain tantangan regulasi dan administrasi, Ani juga mengakui adanya hambatan di lapangan. Hingga saat ini, realisasi bantuan kesehatan baru mencapai Rp1,35 triliun atau 1,54 persen dari total anggaran sebesar Rp87,55 triliun.
Ani bilang lambatnya realisasi anggaran disebabkan oleh keterlambatan proses penagihan, verifikasi klaim biaya perawatan oleh BPJS Kesehatan, serta proses revisi anggaran.
Berita Lainnya
Menag Ungkap WNI Bisa Umrah Tanpa Karantina Jika Gunakan Vaksin Diakui Arab Saudi
KM Kelud Jadi Pilihan GP Ansor Gelar Kongres XVI di Atas Laut
Ujian SKB CPNS Pemprov Riau Digelar Agustus
Masih Bermasalah, Penelitian Vaksin Nusantara Dihentikan Sementara
Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di 2022, Anggaran Disiapkan Rp 11 T
Hore! Indonesia Sudah Bebas dari Zona Merah Covid-19
Bayu Wibisono Damanik dari Riau Raih Juara I Nasional Cabang Hafalan Al Quran 10 JUZ di MHQH ke-13
Menko Airlangga: Ekonomi Pulih, UMKM Akses Fasiltas KUR
PPP Riau Gelar Rapimwil, Bahas Teknis Muktamar di Tengah Pandemi Covid-19
Risma Janji Bangun Rusun Untuk Para Tunawisma
Tenaga Honorer Tidak Dapat THR Lebaran
BKN: Gaji dan Pensiun 7.272 PNS Dibekukan