Namun, penyalurannya dibagi menjadi dua gelombang. Untuk masing-masing gelombang, pemerintah akan menyalurkan BLT sebesar Rp1,2 juta per penerima.

"Kami masih melanjutkan tahap V sama evaluasi," imbuh Ida.

Untuk tahap V, Kemnaker menerima 578.230 data calon penerima BLT dari BPJS Ketenagakerjaan pada 29 September 2020. Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan kembali memberikan data calon penerima BLT sebanyak 40.358 pada 30 September 2020.

"Dikarenakan jumlahnya yang tidak begitu signifikan, untuk memudahkan pelaporan ke publik, tambahan data tersebut merupakan bagian dari tahap V. Sehingga secara total pada tahap V terdapat 618.588 data calon penerima subsidi gaji atau upah," jelas Ida.

Berdasarkan data Kemnaker per 12 Oktober 2020, pemerintah telah menyalurkan BLT kepada 2.485.687 penerima untuk tahap I, kemudian tahap II sebanyak 2.981.533 penerima, tahap III sebanyak 3.476.361 penerima, tahap IV sebanyak 2.579.703 penerima, dan tahap V sebanyak 427.016 penerima.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp37,7 triliun untuk mengucurkan BLT kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Dari dana itu, pemerintah menargetkan bisa menyalurkan bantuan untuk 15,7 juta pekerja.

Namun, data yang terkumpul tak mencapai target. BPJS Ketenagakerjaan sejauh ini hanya memberikan data penerima BLT sebanyak 12.272.731 pekerja.

"Sisa anggaran akan diserahkan kembali ke bendahara negara. Rencananya, akan disalurkan untuk subsidi gaji bagi guru honorer dan tenaga pendidik, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama," kata Ida.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.

Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.