JAKARTA (INDOVIZKA) - Perwakilan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau merasa diperlakukan tidak adil karena hanya satu perwakilannya yang diperbolehkan mengikuti rapat panitia kerja (Panja) Migas Blok Rokan, Riau di gedung DPR RI, Selasa (9/2/2021).

Hanya Ketua LAM Riau Datuk Syahril Abubakar saja yang diperbolehkan mengikuti rapat tersebut. Akibatnya, puluhan perwakilan LAM Riau lainnya yang ingin ikut serta dalam rapat tersebut harus menunggu di luar ruangan. Mereka pun sempat terlibat keributan dengan petugas keamanan, walau akhirnya mereda.

Hingga rapat berlangsung, mereka tetap tidak diperbolehkan mengikuti secara langsung.

Datuk Johndasa Timbalan Panglima Penggawa Adat LAM Riau, salah satu perwakilan LAM Riau yang tidak diizinkan ikut rapat tersebut, kepada INDOVIZKA.com, menyampaikan kekecewaan atas perlakukan tidak adil tersebut.

"Itu tidak adil, karena selama ini, Pertamina, Chevron sebagai pengelola operator di sana. Kami masyarakat adat di sana tidak dapat apa-apa. Kami menuntut. Dan hari ini ada hearing Komisi VII DPR RI dengan tokoh masyarakat dengan Pertamina dengan Chevron," cakapnya, Selasa (9/2/2021) di Gedung DPR.

Karena menurut Johndasa, seharusnya pihak LAM lah yang paling berhak mendampingi Wakil Gubernur Riau Eddy Natar Nasution dalam rapat Panja Migas itu, mengingat jumlah pembatasan peserta yang hanya terdiri sebanyak 15 orang saja.

"Sampai di sini hanya 15 orang saja yang masuk, unsur LAM hanya 1 orang. Sementara kami LAM Riau berangkat berapa yang bisa berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan keadilan, untuk negeri kami," tukasnya.

Sementara menurutnya, pihak yang paling berkompeten untuk didengarkan aspirasinya pada rapat Panja tersebut adalah LAM Riau. Sebagai pemilik tanah adat yang menjadi wilayah operasional dari Blok Rokan itu.

Karena selama ini menurutnya, hasil dari kegiatan eksplorasi minyak di Blok Rokan itu tidak memberi kontribusi keuntungan kepada masyarakat adat LAM Riau. Sehingga pada kesempatan alih kelola Blok Rokan itu pada Agustus 2021 mendatang, LAM Riau sangat berharap dapat memiliki saham di dalamnya.

"Mereka mendengarkan kami harusnya untuk ikut dalam pengelolaan ini. Kami harus ikut dalam pengelolaannya, harus punya saham. Kalau kami hitung, selama ini pemakaian tanah adat ribuan triliun sudah habis ke Jakarta ini," tandasnya.

Sumber :