Pilihan
Pinjol Ilegal Resahkan Warga, OJK Riau Angkat Bicara
PEKANBARU, (INDOVIZKA) - Dengan menawarkan aneka kemudahan, kasus pinjaman online ilegal kini justru banyak menjerat korban sehingga membuat resah warga Pekanbaru. Otoritas Jasa Keuangan Riau angkat bicara, serta meminta masyarakat untuk cerdas dalam memilih segala bentuk pinjaman yang ditawarkan.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, ada sebanyak 107 pinjaman online resmi yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Namun sayangnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya dan justru malah terjerumus kepada transaksi pinjaman online ilegal.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Riau, Muhammad Lutfi mengatakan, kondisi Pandemi Covid-19 membuat banyak masyarakat membutuhkan likuiditas keuangan hingga akhirnya terjebak ke dalam pinjaman online ilegal. Meski memberikan kemudahan, namun ternyata bunga pinjaman online cukup menjerat masyarakat.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Masyarakat harus berhati-hati, meski pengajuannya cukup mudah namun bunganyabtak sangat tinggi. Bahkan ada salah satu pinjaman online ilegal yang mematok bunga pinjaman sebesar 0,8 persen per hari atau sekitar 25 persen per bulan. Nah ini bisa disayangkan kalau mereka minjamnya sampai 6 bulan atau satu tahun, bunganya sangat besar. Kita bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi, telah menutupi sekitar 3.500 lebih situs pinjaman online legal. Bahkan yang terbaru, ada sebanyak 151 pinjaman online legal yang ditutup Kementerian Kominfo pada tanggal 11 Oktober lalu,” ucap Lutfi, Rabu (13/10).
Lutfi berpesan, agar masyarakat lebih cerdas dalam memilih investasi keuangan dan pinjaman yang ditawarkan pihak perbankan maupun non perbankan. Dimana, setiap entitas yang mendapat izin resmi tentunya harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. *
.png)

Berita Lainnya
Ketua DPD RI Minta Pemda Prioritaskan Pembayaran Insentif Nakes
ETLE Nasional Diluncurkan Maret 2021, Tak Ada Lagi Tilang di Jalan
Mendag Larang Ekspor Masker Hingga 30 Juni 2020
Transaksi Rekening Aktivis Demo Hanya Ditunda, Warga Diminta Tak Terprovokas
Hutang Luar Negeri Indonesia di Akhir Pemerintahan Jokowi Diperkirakan Tembus Rp 10 Ribu Triliun
Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Pembuat Keramaian
Presiden Jokowi Marah, Masih ada Rp226 T Dana APBD Hanya Mengendap di Bank
DPR Dorong PUPR Prioritaskan Masyarakat Penghasilan Rendah Dapatkan Pembiayaan Perumahan
Pemerintah Bebaskan PPh 22 Impor hingga PPh Badan
Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Terbentur Pembebasan Lahan
Menko Luhut Klaim Kebijakan Karantina Pejabat Dilakukan Secara Terukur
Lagi, Eks Camat Tenayan Raya Diperiksa Sebagai Tersangka