PEKANBARU (INDOVIZKA) - Anggota DPRD Riau, Daerah Pemilihan Indragiri Hilir (Inhil), Muhammad Arpah mewarning Gubernur Riau, Syamsuar terkait ancaman masyarakat Inhil Selatan yang ingin pindah ke Provinsi Jambi karena tak diperhatikan Gubernur Riau.

Hal tersebut diutarakan M Arpah langsung di hadapan Gubernur Riau, dalam penyampaian hasil reses saat paripurna DPRD Riau, Kamis (25/2/2021) kemarin.

"Pak Gubernur pernah mendengar kabar atau tulisan adanya masyarakat Inhil di bagian selatan yang berbatasan provinsi Jambi, yang masyarakat setempat minta pindah ke provinsi Jambi, memang benar adanya," kata Arpah.

Dijelaskan politisi PPP ini, saat reses dirinya mendengar sendiri pernyataan tersebut dari masyarakat. Mereka ingin pindah karena alasan tidak diperhatikan Pemprov Riau, mulai dari infrastruktur dan kewajiban provinsi lainnya.

Untuk itu, agar tak berlarut, kata Muhammad Arpah, dirinya berharap Gubernur Riau menindaklanjuti aspirasi itu sesuai dengan ketentuan berlaku.

"Ini harus jadi perhatian serius dari Pemprov Riau ke depannya," cakapnya lagi.

Keinginan masyarakat Inhil Selatan untuk pindah ke Provinsi Jambi sudah lama terdengar. Bahkan di masa - masa awal kepemimpinan Syamsuar - Edy Natar hal tersebut sudah terkuak.

Mantan anggota DPRD Riau dapil Inhil periode 2014-2019, Musyafak Asyikin pada tahun 2019 lalu mengatakan, bahwa ancaman masyarakat tersebut memang nyata adanya.

"Kita minta keseriusan pemerintah provinsi lah untuk memperhatikan daerah Inhil Selatan, karena memang dirasa betul Inhil Selatan tersebut jauh sekali tertinggal. Mulai infrastruktur dan segalanya, jadi tidak heran lah jika masyarakat Inhil Selatan yang secara emosial dekat ke Provinsi Jambi tak tertutup kemungkinan mereka punya keinginan seperti itu," papar Musyafak waktu itu.

Politisi PAN ini menambahkan, dirinya bersama 7 orang anggota DPRD lainnya dari telah memperjuangkan hak masyarakat Inhil selama ini, akan tetapi semua masih mentah.

"Contohnya, jangankan di desa-desa, untuk jalan provinsi saja di Inhil Selatan itu jauh sekali tak terbenahi. Kita sudah 4 tahun ini, sudah hampir habis masa jabatan tak juga bisa, padahal ruas jalan tersebut hanya 48 kilo (meter), tiap tahun kita ngotot minta tiap tahun juga masyarakat kecewa. Belum lagi masalah pertanian dan perkebunan," cakapnya lagi.

Lebih lanjut, ia berharap agar pemerintah provinsi agar bisa mendengar aspirasi tersebut dan membantu masyarakat Inhil Selatan.

Sumber :