INDOVIZKA.COM - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat hingga 30 November 2019 mencapai Rp 1.293,2 triliun atau 79,1% dari pagu APBN. Realisasi itu meningkat 1,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, salah satu faktor yang mendorong belanja pemerintah pusat meningkat adalah belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah terealisasi Rp 717,8 triliun.

Komponen belanja K/L yang mengalami peningkatan adalah belanja pegawai. Belanja pegawai hingga akhir November tercatat mencapai Rp 223,8 triliun atau capai 99,7% dari pagu APBN, tumbuh 12,1% dibandingkan 2018. In juga lebih baik dari pertumbuhan November tahun lalu yang hanya tercapai 7,4%.

"Belanja pegawai naik tinggi mungkin karena tukin (tunjangan kinerja). Kenaikan gaji pokok 5% dan tukin menentukan realisasi belanja pegawai di KL," ujar Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (19/12/2019).

Selain itu, lanjut dia, belanja KL juga dipengaruhi oleh belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

Belanja barang hingga akhir November telah terealisasi Rp 268,8 triliun, tumbuh 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja ini juga telah mencapai 78% dari pagu di APBN 2019.

Belanja Modal telah terealisasi Rp 119,5 triliun atau tumbuh negatif 6,8% dibandingkan 2018. Belanja modal yang lebih rendah ini dikarenakan permasalahan ganti rugi lahan di beberapa proyek serta gangguan keamanan yang menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti yang terjadi di Papua.

"Belanja modal jumlahnya lebih rendah dari tahun lalu growth-nya negatif. Ini karena ganti rugi lahan, payung hukum penugasan baru yang belum terbit hingga pertengahan 2019," kata dia.

Dibandingkan semua pendorong belanja pemerintah pusat, yang mengalami pertumbuhan paling baik adalah belanja bantuan sosial. Realisasi belanja bantuan sosial yang sudah mencapai Rp 105,7 triliun atau meningkat sebesar 38,9%.

"Kenaikan ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk senantiasa menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan dalam mencukupi kebutuhan hidup serta bagian dari upaya untuk mengurangi kesenjangan di Indonesia," tegas Sri Mulyani.(Miq)