Jakarta (INDOVIZKA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, program dukungan korporasi dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2020 lalu masih difokuskan terhadap BUMN.

Program dukungan korporasi ini, menurut Airlangga, sebagian besar diserap oleh BUMN pada 2020 dan 100 persen sudah terealisasi. Namun, untuk 2021, dia memastikan, program ini juga akan difokuskan terhadap sektor swasta.

"Jadi kalau kita lihat serapan korporasi tahun lalu sebagian besar ke BUMN, tahun kemarin relatif 100 persen terserap," kata Airlangga dalam rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana, Selasa (9/3/2021).

Namun begitu, Airlangga menekankan, program bantuan korporasi dan UMKM dalam PEN ini digelontorkan melalui penempatan dana diperbankan. Untuk itu, penggunaannya harus melalui perbankan.

"Tahun ini yang kita dorong adalah bagaimana mendorong fasilitas perbankan yang bisa bantu kredit modal kerja, penambahan modal," tutur Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan PEN ini.

Secara nominal, Airlangga mengungkapkan, program dukungan UMKM dan koperasi pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp184,83 triliun dalam program PEN. Jumlah itu naik dari 2020 sebesar Rp173,17 triliun.

Terdiri dari subsidi bunga UMKM sebesar Rp31,95 triliun, Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp15,36 triliun dan subsidi imbal jasa penjaminan (IJP) Rp8,51 triliun.

Sementara itu, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN, LPEI dan LPI sebesar Rp58,76 triliun. Kemudian, dalam bentuk penempatan dana sebesar Rp66,99 triliun dan dukungan lainnya sebesar Rp3,27 triliun.

"Kalau kita lihat yang KUR sudah bergerak bahkan target 103 persen, kemudain Rp500 miliar-Rp1 triliun itu sudah bergerak. Yang sekarang sedang disiapkan pemerintah di atas Rp1 triliun karema ini kegiatan yang orientasinya ekspor," ujarnya.

Airlangga menekankan, untuk merespons geliat ekonomi global yang sudah pulih dan permintaan ekspor produk-produk Indonesia sudah mulai menguat, pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan baru.

"Jadi dalam situasi ekonomi sudah secara global bergeliat maka ekspor tujuan utama pemerintah kita. Beruntung neraca perdagangan kita sudah positif Rp21,7 miliar ini terbesar sejak 2011," ujarnya.

Untuk itu, dia menekankan pemerintah menggencarkan percepatan pemulihan ekonomi di sektor swasta. Namun, dia mengakui, ini tidak akan bisa berhasil tanpa pulihnya daya beli masyarakat.

"Yang paling penting keberanian masyarakat, confidence untuk belanja karena kalau kita lihat DPK di perbankan naik jadi masyarakat simpan uang di bank dan tidak belanja. Karena itu kita dorong masyarakat belanja makanya perpajakan kita potong untuk properti dan otomotif," ujarnya.

Sumber :