PEKANBARU (INDOVIZKA) - Terkait pengelolaan sampah Tim Khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan turun ke Pekanbaru. Terlebih saat ini pengelolaan sampah di Pekanbaru juga sudah masuk ke dalam ranah hukum.

Melihat hal ini pengamat kebijakan publik, Dr Rendi Prayuda mengatakan dengan turunnya Tim Khusus dari KLHK tersebut membuktikan bahwa persoalan sampah di Pekanbaru sudah sangat signifikan penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ini seharusnya bisa menjadi bahan teguran bagi Pemko Pekanbaru bahwa permasalahan sampah belum maksimal, sehingga satu sisi karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan tim dari pemerintah pusat ikut diturunkan," cakap Rendi, Sabtu (13/3/2021).

Dalam kurun waktu lebih kurang satu bulan terakhir Walikota Pekanbaru Firdaus sudah empat kali melakukan pergantian kepala DLHK.

Sebelumnya DLHK dipimpin Agus Pramono namun dinonaktifkan dan posisinya digantikan oleh Azhar yang saat itu sebagai Sekretaris DLHK. Lalu selanjutnya jabatan tersebut dipercayakan kepada Azwan yang merupakan Asisten I Setdako Pekanbaru.

Belum genap dua pekan, Azwan mundur dari kepala DLHK dan digantikan oleh Marzuki. Marzuki sendiri saat ini juga sebagai Sekretaris DLHK.

Rendi melanjutkan dengan gonta-gantinya kepala dinas tersebut akademisi Universitas Islam Riau (UIR) ini mengatakan hal tersebut menunjukan bahwa saat ini Pemko Pekanbaru kewalahan dalam menghadapi permasalahan sampah.

"Ini tidak bisa melibatkan satu pihak saja, artinya harus melibatkan berbagai pihak. Figur kepala dinas harus bisa menyelesaikan masalah ini, kita lihat di sini Pemko sendiri mengalami kewalahan," tegasnya.

Lebih jauh Rendi mengatakan Kepala DLHK yang ditunjuk oleh walikota belum ada yang mampu untuk menangani permasalahan sampah ini, selain itu kordinasi yang tidak maksimal juga semakin membuat permasalahan sampah tidak ada ujungnya.

"Pejabat yang dipilih artinya belum mampu bekerja secara optimal untuk menyelesaikan permasalahan ini, ini (sampah) tidak bisa diselesaikan dengan cara mengganti Kepala dinas saja. Siapapun kepala dinasnya jika tidak ada kordinasi dengan berbagai pihak tidak akan maksimal," jelasnya.***

Sumber :