JAKARTA (INDOVIZKA) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa Kementerian Agama yang saat ini dia pimpin adalah milik semua agama. Kemenag didirikan sebagai bentuk kehadiran memfasilitasi kepentingan umat beragama.
Menurut Menag, Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila yang masyarakatnya sangat menjunjung nilai-nilai agama. "Maka, kehadiran Kemenag logis, sebagai bentuk fasilitasi negara terhadap umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya," ujar Menag di Jakarta, Selasa (26/10/2021).
"Kemenag milik semua agama dan harus memfasilitasi semua agama," sambungnya.
Menag juga memastikan bahwa Kemenag tidak diperuntukkan hanya untuk satu ormas keagamaan. Buktinya, kata pria yang juga akrab disapa Gus Yaqut, Kementerian Agama memberikan afirmasi kepada semua agama dan ormas keagamaan
“Semuanya diberikan hak secara proporsional. Agama tidak hanya Islam, ormas juga tidak hanya NU saja,” jelas Menag.
Dijelaskan Menag, di Kementerian Agama ada 11 satuan kerja setingkat Eselon I. Ada Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) yang memfasilitasi umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Selain itu, ada juga Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu. Untuk Pejabat Eselon I yang beragama Islam juga merepresentasikan sejumlah ormas, baik NU, Muhammadiyah, termasuk juga profesional.
"Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, itu kader Muhammadiyah. Ada juga Irjen Kemenag dari kalangan profesional,” jelasnya.
"Jadi, Kemenag itu memfasilitasi semua agama dan ormas keagamaan," tandasnya
.png)
Berita Lainnya
Rusli Effendi Sebut Soeharso Monoarfa Orang Titipan Jokowi untuk Bungkam PPP
Tidak Loyal, Pengurus Partai Golkar Inhil Bakal Disanksi
Demokrat Kubu AHY Klarifikasi Kabar Pengurusnya Diintimidasi Intel Polri
Golkar Inhil Bocorkan Nama Caleg Dapil IV, HKR Turun Gunung
Kader PKB Inhil Ramai-ramai Daftarkan Caleg ke KPUD
Vaksin Indonesia Bangkit PKB Inhil, Abdul Wahid Nyatakan Komitmen Gesa Herd Immunity
Kelompok Ekstrimis Agama Mulai Incar Posisi Strategis di Berbagai Bidang, Pemerintah Diminta Bertindak
DPC PDIP Inhil Buka Bakal Calon Legislatif Tahun 2024
Pilkada Serentak Ditunda Hingga 2022? Begini Respons DPR
DPP Golkar Buka Peluang ke Syamsuar
PKS Tetap Dukung Kebijakan Gubernur Syamsuar dengan Kritik Membangun
Sengkarut Pilkada Pelalawan Pasca Zukri-Nasar Dinyatakan Pemenang