Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
DPR Didorong Tingkatkan Pengawasan Netralitas Pj Kepala Daerah
![](https://indovizka.com/assets/berita/original/66742976978-dpr_3.jpg)
PEKANBARU, INDOVIZKA. COM - Dalam sorotan terkini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima seruan untuk lebih memfokuskan perhatian pada netralitas Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Meskipun tengah sibuk dengan isu netralitas TNI-Polri, kekhawatiran muncul setelah terungkapnya pakta integritas yang dilakukan oleh Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso, yang diduga bertujuan untuk mendukung calon tertentu.
Pakta integritas semacam itu menjadi fokus utama karena mencerminkan potensi praktik serupa di seluruh Pj Kepala Daerah. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menegaskan perlunya penanganan khusus terhadap netralitas Pj Kepala Daerah.
Ray Rangkuti mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Netralitas yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), Aparat Sipil Negara (ASN), dan Pj Kepala Daerah dalam konteks Pemilu 2024. Dengan wewenang pembahasan pemilu berada di Komisi II, dialog yang melibatkan perwakilan dari berbagai komisi terkait dianggap sebagai langkah yang tepat.
- Skandal Judi Online di Kemenkominfo: Menkominfo Budi Arie dalam Sorotan Tajam
- Duet Maliki dan Abu Khoiri Ramaikan Pilkada Rohil 2024
- Mantan Bupati Inhu Ambil Formulir Pendaftaran Balon Gubri ke PDIP dan PKB
- Sejumlah Bakal Calon Bupati dan Wakil Mendaftarkan Diri di PKB Inhil
- Aktivis 98 Dorong Abdul Wahid Maju Pilgubri Tuntaskan Cita-cita Reformasi
"Pembentukan Pansus Netralitas ini krusial agar kita dapat memastikan integritas dan netralitas dalam proses pemilu mendatang. Diperlukan sinergi antar lembaga terkait untuk menghindari potensi pelanggaran netralitas yang merugikan proses demokrasi," ungkap Ray Rangkuti pada Selasa (21/11).
Seruan ini muncul sebagai langkah preventif untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa Pj Kepala Daerah beroperasi dalam kerangka yang adil dan netral, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari proses pemilihan.
Berita Lainnya
AHY Sebut KLB Demokrat yang Hasilkan Moeldoko sebagai Ketum adalah Dagelan
Wasekjen Demokrat Minta Moeldoko Kesatria Mundur dari KSP
11 DPC PKB Riau Terima SK, Abdul Wahid Optimis Menang Tahun 2024
Perdana, Lagu "Inhil Madani" Diputar di Kateman
Harlah PKB Ke-23, DPC PKB Inhil Gelar Syukuran
Datang Langsung ke Nasdem, Ferryandi Ajak Bersama Berlayar di Pilkada Inhil
PDIP Teriak Tercekik Kekuasaan, Nasdem Tidak Bergeming
AHY Dipolisikan Marzuki Alie Atas Perbuatan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik
Sebut Dukungan Terus Mengalir, Afrizal Hidayat Siap Maju Jadi Calon Ketua PPP Riau
Kesbangpol Data Potensi Konflik 9 Pilkada di Riau
Abdul Wahid Kembali Pimpin PKB Riau, Ini Nama-nama Pengurus Periode 2021-2026
DPRD Riau Minta Vaksin Gratis Sentuh Warga Berekonomi Rendah