"Kalau naiknya cuma 1 persen, konsumsi masyarakat akan terpengaruh. Apalagi tahun depan ada penyesuaian PPN naik dari 10 jadi 11 persen. Kebijakan perpajakan juga kan tidak mengakomodasi kepentingan pekerja," tutur Bhima.

Situasi ini, menurut dia, berisiko menghambat daya beli masyarakat yang sekarang juga masih dalam pemulihan. Apabila daya beli terimbas, maka pelaku usaha sektor retail juga dapat terkena dampaknya.

"Juga dengan kenaikan 1 persen tidak menjamin pengurangan pengangguran dan pembukaan lapangan pekerjaan semakin bagus atau semakin meningkat. Belum tentu juga," ujar Bhima. "Harus ada tekanan karena pemerintah seakan mengedepankan kepentingan pelaku usaha di atas kepentingan para pekerja yang rentan."

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi sebesar 1,09 persen. Hal itu berdasarkan simulasi dari data Badan Pusat Statistik.

"Ini rata-rata nasional. Tentu sekali lagi kita tunggu para gubernur. Data BPS sudah kami sampaikan ke para gubernur. Nanti pada saatnya gubernur akan menetapkan. Tapi simulasi secara nasional itu kenaikannya 1,09 persen," kata Ida dalam konferensi pers virtual Selasa, 16 November 2021.

Proyeksi upah layak itu didasari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ida memastikan bahwa gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 20 November 2021. "Karena 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya, yaitu tgl 20 November 2021," kata Ida.

Sumber : tempo.co /