Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
BI Catat Transaksi Digital Kian Meningkat Selama Pandemi
JAKARTA (INDOVIZKA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P Joewono mengatakan, pandemi Covid-19 mendorong penggunaan teknologi digital untuk transaksi ekonomi dan keuangan. Ini juga mendorong kemajuan teknologi keuangan, digitalisasi produk keuangan dan layanan serta aktivitas bisnis online.
"Membantu UMKM dalam melindungi pendapatan dan tingkat pekerjaan mereka," katanya dalam International Seminar on Digital Financial Inclusion, Rabu (2/2).
Seiring dengan perkembangan kasus Delta pada pertengahan tahun lalu, mendorong penerapan non tunai, seperti kartu debit dan uang elektronik. Artinya, ada peralihan individu yang menggunakan transaksi digital dan mulai meninggalkan transaksi fisik uang tunai.
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
"Selain itu, di bidang pembayaran, yang disebut QRIS, merchant penggunanya meningkat menjadi 13,6 juta per Desember 2021. Serta transaksi QRIS terus tumbuh pada Desember 2021 dengan nominal transaksi mencapai RP 27,7 triliun atau meningkat 237 persen secar year on year," tuturnya.
Menurutnya, inklusi keuangan memiliki potensi dan memainkan peran penting dalam mempromosikan produktivitas UMKM melalui digitalisasi. Kemudian, mampu meningkatkan akses UMKM yang rentan ke dalam layanan keuangan digital yang berkelanjutan.
"Mereka mampu meningkatkan produktivitas mereka dan tahan terhadap goncangan ekonomi serta mempromosikan intermediasi keuangan," katanya.
Risiko
Meski demikian, ada sejumlah risiko yang menyertai perkembangan digitalisasi keuangan ini. Misalnya, adanya penipuan, keamanan siber, dan privasi data yang hadir akibat dari kurangnya literasi keuangan.
Di Indonesia, survei tingkat literasi keuangan yang dilakukan OJK pada 2019 baru mencapai 38,03 persen, meski di tengah penggunaan layanan produk keuangan dan perangkat digital yang semakin meluas.
"Menurut studi CGAP pada 2021, mengidentifikasi penyalahgunaan dan penipuan data, khususnya untuk konsumen layanan keuangan digital pemula dan rentan. Ini termasuk penipuan aplikasi seluler, penguat identitas, pelanggaran identitas," katanya.
Kemudian, pemasaran agresif dan praktik penagihan utang dalam perselisihan yang efektif, resolusi, dan risiko alokasi keandalan bukanlah hal baru, tetapi menjadi lebih buruk sebagai akibat dari teknologi digital yang diadopsi lebih luas.
"Dalam hal ini sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara Inovasi untuk mempromosikan inklusi Keuangan Digital dalam mengenali pemantauan dan pengelolaannya hingga cara-cara yang muncul," tuturnya.
.png)

Berita Lainnya
Berikut Periode Kenaikan Harga Bahan Pangan Jelang dan Sepanjang Ramadan
Harga Bawang Merah di Inhil Naik Jelang Tahun Baru 2020
Seluruh PNS, TNI dan POLRI Wajib Laporkan Harta Kekayaan
Kemendag Akui Kebijakan yang Salah Ikut Beri Andil Harga Minyak Goreng Naik
Triwulan III, Ekonomi Riau Tumbuh 4,59 Persen
DPMPTSP Pekanbaru Targetkan Investasi 2023 5 Triliun
Gaji ke-13 PNS Cair Juli, Ini Bedanya dengan Tahun Lalu
Jelang Puasa dan Lebaran, Stok Bulog di Riau 8.000 Ton
Dampak Corona di Riau: Ribuan Pekerja Dirumahkan, 339 Kena PHK
Bos BI Terus Waspadai Kenaikan Inflasi dan Tekanan ke Rupiah
Beli Bensin Makin Gampang, PT Pertamina Luncurkan Layanan Baru
Jelang Idul Fitri, Harga Bahan Pokok di Pasar Pangkalan Kerinci Terpantau Stabil