INDOVIZKA.COM - Wakil Ketua DPRD, Agung Nugroho meminta, seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Riau agar program Rumah Layak Huni (RLH) tepat sasaran.

Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) hanya sampai urusan penganggaran. Sedangkan penetapan penerima program tersebut sepenuhnya diserahkan pada Pemkab/Pemko masing-masing.

"Soal penetapan siapa-siapa saja yang layak diberikan itu urusan kabupaten kota. Makanya diharapkan harus tepat sasaran, untuk masyarakat yang tidak mampu," katanya, Senin (12/6/2023).

Ketua DPD Partai Demokrat Riau itu meminta agar nanti saat rumah layak huni mulai dikerjakan. Jangan sampai berhenti di tengah jalan.

"Jangan sampai rumah yang dibongkar malah tak jadi. Jadi, ya, semoga program ini dapat membantu masyarakat. Saya juga minta kepada Pemkab dan Pemko gunakan data guna memetakan masyarakat yang tak mampu untuk diberikan rumah layak huni," sebut Agung.

"Ini penting sekali karena posisinya ditempatkan kepada warga, jadi pembagiannya harus merata di seluruh kabupaten/kota," sambungnya.

Diketahui, Bantuan Keuangan (Bankeu) khusus untuk pembangunan rumah layak huni tahun ini mencapai Rp54,562 miliar. Anggaran bersumber dari APBD Riau tahun 2023, untuk pembangunan 707 unit RLH.

Berikut rincian Pemkab dan Pemko se-Riau yang menerima bantuan:

1. Bengkalis Rp4.536.000.00.
2. Indragiri Hilir Rp5.628.000.000
3. Indragiri Hulu Rp3.750.000.000
4. Kampar Rp6.912.000.000
5. Kepulauan Meranti Rp3.864.000.000
6. Kuantan Singingi Rp5.550.000.000
7. Pelalawan Rp3.750.000.000
8. Rokan Hilir Rp4.200.000.000
9. Rokan Hulu Rp5.040.000.000
10. Siak Rp 3.832.000.000
11. Kota Dumai Rp3.900.000.000
12. Pekanbaru Rp3.600.000.000.

Sumber : Halloriau /  Editor : Fy