JAKARTA (INDOVIZKA) - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menargetkan menyelesaikan RUU IKN pada Februari 2022. Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia yakin bisa cepat rampung karena tidak banyak hal yang dibahas dalam RUU IKN. Dia juga mengatakan, Pansus diminta menyelesaikan dalam waktu yang cepat.
"Jadi syarat-syarat formil, kemudian pembahasan substansinya kita optimalkan sebisa mungkin. Walaupun kita diminta untuk menyelesaikannya sesegera mungkin," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12).
"Jadi kan kita ini masa sidang berjalan sampai tanggal 16 (Desember) kemudian reses, tanggal 11 Januari masuk, nah sampai Februari ya di antara itu," sambungnya.
Doli menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan RUU IKN hanya berisi peraturan inti. Hanya ada 34 pasal dsn 8 bab. Dari segi teknis tidak terlalu banyak yang akan dibahas dalam RUU IKN.
Namun, politikus Golkar ini memastikan Pansus akan menampung aspirasi masyarakat serta kampus.
"Jadi sebetulnya dari segi teknis, pembahasan undang-undang tidak terlalu banyak yang dibahas. Tapi karena ini sesuatu yang penting, kita juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat kemudian kita datangi yang kampus-kampus di seluruh Indonesia," ujar Doli.
Pansus sudah membagi-bagi tugas untuk menampung aspirasi dari seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar mendengar aspirasi bukan hanya soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.
"Jadi pansus ini terbuka untuk menerima, saya sekaligus menyampaikan ini karena ini hajatan kita semua, pemindahan ibu kota negara ini harus menjadi hajatan dan konsensus kita semua. Makanya kami di pansus membuka seluas-luasnya kepada kelompok masyarakat untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan sarannya," ujar Doli.
.png)
Berita Lainnya
Bank Syariah Indonesia Komit jadi Bank Inklusif, Modern dan Universal
Operasi Zebra 2021 Baru Berjalan Seminggu, 8.266 Kendaraan Kena Tindak
Orang Tua Tewas pada Tragedi Kanjuruhan, Bocah 11 Tahun ini Jadi Yatim Piatu
Ikuti Jejak Ayahnya, Azka Corbuzier Dikabarkan Bakal Menjadi Mualaf
Angka Positif Covid-19 di Riau Kembali Meningkat, Presiden Tegur Gubernur Riau
Protes Kenaikan Harga Pertalite Buruh Hingga Petani Bakal Lakukan Aksi Mogok
Abdul Wahid Sebut RUU Provinsi Riau Merupakan Otonomi Khusus Bagi Riau
Waspada, Kemenkes Akui Ada Masker Medis Palsu Beredar
Seleksi P3K Bagi Guru Honorer Sekolah Negeri Dimulai Agustus
Seorang Wanita Berpistol Nekat Terobos Masuk Istana Negara
Surplus Perdagangan Pecah Rekor, Bantu Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi
NPWP Digabung ke KTP, Tak Semuanya Harus Bayar Pajak