Pilihan
RUU Ibu Kota Negara Ditargetkan Selesai Februari 2022
JAKARTA (INDOVIZKA) - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menargetkan menyelesaikan RUU IKN pada Februari 2022. Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia yakin bisa cepat rampung karena tidak banyak hal yang dibahas dalam RUU IKN. Dia juga mengatakan, Pansus diminta menyelesaikan dalam waktu yang cepat.
"Jadi syarat-syarat formil, kemudian pembahasan substansinya kita optimalkan sebisa mungkin. Walaupun kita diminta untuk menyelesaikannya sesegera mungkin," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12).
"Jadi kan kita ini masa sidang berjalan sampai tanggal 16 (Desember) kemudian reses, tanggal 11 Januari masuk, nah sampai Februari ya di antara itu," sambungnya.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Doli menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan RUU IKN hanya berisi peraturan inti. Hanya ada 34 pasal dsn 8 bab. Dari segi teknis tidak terlalu banyak yang akan dibahas dalam RUU IKN.
Namun, politikus Golkar ini memastikan Pansus akan menampung aspirasi masyarakat serta kampus.
"Jadi sebetulnya dari segi teknis, pembahasan undang-undang tidak terlalu banyak yang dibahas. Tapi karena ini sesuatu yang penting, kita juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat kemudian kita datangi yang kampus-kampus di seluruh Indonesia," ujar Doli.
Pansus sudah membagi-bagi tugas untuk menampung aspirasi dari seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar mendengar aspirasi bukan hanya soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.
"Jadi pansus ini terbuka untuk menerima, saya sekaligus menyampaikan ini karena ini hajatan kita semua, pemindahan ibu kota negara ini harus menjadi hajatan dan konsensus kita semua. Makanya kami di pansus membuka seluas-luasnya kepada kelompok masyarakat untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan sarannya," ujar Doli.
.png)

Berita Lainnya
Agar Kumpul Keluarga, Prajurit TNI Dikembalikan ke Daerah Asal
Ramai Kritik Luhut Urus Minyak Goreng, Bisa Picu Konflik Kepentingan
31 Ribu ASN Dapat Bansos, Pimpinan Komisi VIII Desak Kemensos Perbaiki Data
Omzet Pabrik Penimbun Masker Ilegal di Cakung Mencapai Rp 200 Juta Per Hari
Warga yang Lahir 1 Juli Bisa Dapat SIM Gratis
71 Staf Peneliti Diberhentikan, Eijkman: Riset Vaksin Merah Putih Tetap Lanjut
Krisdayanti Kritik LMKN Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik
Ini Jadwal Cuti Bersama Lebaran 2022 dan Tanggal Merah Sepanjang Idul Fitri
H Abdul Wahid Minta Kementerian Agraria Data dan Selesaikan Persoalan Status Tanah Ulayat di Kampar
Data BNPB: Bencana Alam Renggut Nyawa 80 Orang di Awal 2020
GPI Polisikan Jhoni Allen dan Darmizal Atas Pelanggaran Prokes di KLB Sibolangit
"Curhat Bernada: Kenangan Abadi" - A Symphony of Memories with Reza Artamevia and Stellar Stars!