Maka dari itu, PLN sudah mulai mengkaji mekanismenya untuk pelanggan yang disubsidi, sehingga masyarakat kurang mampu juga akan bisa mendapatkan manfaat dari program konversi ke kompor induksi.

"Bagaimana masyarakat kecil menikmati. PLN memiliki data rumah yang sesuai dengan nama dan alamatnya. Masing-masing di rumah ada meterannya. Itu bisa kita manfaatkan," kata Bob dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021.

PLN tengah mengkaji bagaimana memaksimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penyaluran subsidi ini nanti. Selain itu PLN juga akan mengusulkan kepada pemerintah untuk reformasi tarif yang lebih sederhana untuk penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

"Kita sudah diskusikan dengan regulator, dalam hal ini Kementerian ESDM. Atau bisa juga kita memanfaatkan digitalisasi, kompor listrik sekarang sudah digital juga jadi bisa ditandai untuk menyalurkan subsidi yang tepat sasaran," ujarnya.

Terkait dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, Bob menambahkan PLN saat ini fokus mengkampanyekan keunggulan memasak dengan kompor induksi yang nyaman, mudah, tidak berbahaya, bahkan aman untuk anak-anak. Selain itu penggunaan kompor listrik juga terbukti lebih murah, karena tingkat efisiensinya tinggi.

"Bahasa mudahnya kalau memasak air dengan kompor listrik dan gas, maka waktu yang dibutuhkan untuk memasak menggunakan listrik lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Dari pandangan sekilas kalau kita masak, wajan/panci langsung menempel dengan kompor sehingga panasnya tidak terbuang, sementara kompor gas ada jaraknya, itu ada yang terbuang panasnya," katanya.

Program konversi dari kompor LPG ke kompor induksi yang diusung oleh PLN tidak hanya bicara meningkatkan permintaan listrik atau pun memangkas defisit neraca perdagangan. Program ini bisa menjadi jalan alternatif untuk dapat menyelesaikan permasalahan subsidi energi yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran.

Selama ini subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, rata -rata naik 3,7 persen dan diperkirakan pada 2022 alokasi subsidi energi naik 4,3 persen dibandingkan 2021.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menyebutkan selama ini subsidi LPG besar nilainya karena lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang bukan menjadi sasaran dari subsidi ini.

"Perkiraannya sekitar 65 persen dari subsidi LPG yang menikmati bukan kelompok miskin atau rentan miskin. Itu yang membuat negara rugi besar karena kita impor," ujar Edy.

Maka dari itu, arahan lisan Presiden Jokowi di hadapan direksi dan komisaris PLN terkait konversi kompor elpiji ke kompor induksi layaknya dapat menjadi momentum reformasi subsidi energi yang belum pernah terselesaikan secara baik.

Sumber : merdeka.com /