Di hadapan Komisi XI DPR RI, Menteri Sri Mulyani membeberkan tujuan penambahan PMN yang telah diberikan kepada BUMN dengan nilai total Rp 361,3 triliun. Di antaranya pendirian BUMN sebesar Rp 3 triliun dibagi kepada Pembiayaan dan Penjaminan Infrastruktur sebesar Rp 2 triliun dan Pembiayaan Perumahan Rp 1 triliun.

Sementara restrukturisasi BUMN senilai Rp 12,7 triliun yang dibagikan kepada 17 perusahaan pelat merah. "Ke depan saya akan meminta terus kepada DJKN untuk meneliti berbagai langkah restrukturisasi terutama dikaitkan dengan adanya INA yang kita meminta untuk disiplin dari BUMN menggunakan antar mereka dulu dan adanya PPA yang ada dalam BUMN," terangnya.

Kemudian, untuk peningkatan kinerja BUMN sebesar Rp 345,6 triliun yang dibagi kepada delapan sektor. Pembiayaan ekspor sebesar Rp 23,7 triliun, penyediaan kredit mikro sebesar Rp24,01 triliun, kedaulatan pangan sebesar Rp11,45 triliun, dan pembangunan infrastruktur dan konektivitas Rp 184,17 triliun.

Selanjutnya kemandirian energi sebesar Rp 56,31 triliun, pembiayaan perumahan sebesar Rp12,3 triliun, peningkatan industri strategis Rp 15,73 triliun, serta penguatan BPJS sebesar 12,83 triliun.

Investasi pada Badan Layanan Umum

Menkeu menuturkan tujuan investasi kepada BLU dengan nilai total hingga 2021 sebesar Rp 334,31 triliun. Di antaranya Rp 1,5 triliun digunakan untuk optimalisasi aset negara dengan Pendirian LMAN.

Kemudian pembangunan Sumber Daya Manusia yang mendapatkan dana Rp81,11 triliun. Menkeu mengatakan, pada sektor ini merupakan dana abadi.

"Kemudian, Rp 6,3 triliun adalah untuk agency atau agency BLU untuk kerja sama internasional secara akumulasi di pakai Kemenlu dan meng-oversea tata kelola untuk politik luar negeri, termasuk bantuan untuk Palestina, Afghanistan, dan Afrika," katanya.

Sementara, Dukungan Pembiayaan sebesar Rp 245,40 triliun dibagi kedalam empat sektor. Yakni pembiayaan perumahan sebesar Rp 66,70 triliun, pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebesar Rp 1347,10 triliun. Lalu kemandirian energi sebesar Rp 10,63 triliun, serta penyediaan kredit mikro sebesar Rp 30,96 triliun.

"Jadi bapak dan ibu in below the line atau belanja yang tidak melalui KL tapi melalui berbagai lembaga-lembaga ini, dan dampaknya mestinya langsung bisa kita ukur," katanya.

Sumber : merdeka.com /