JAKARTA (INDOVIZKA) - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, mengatakan, di dalam undang-undang (UU), setiap gratifikasi dianggap suap. Namun, ada perbedaan mendasar dari istilah yang sering diidentikkan dengan rasuah tersebut. Eddy menjelaskan, saat pembentukan UU, gratifikasi dan suap harus dipisahkan karena ada perbedaan prinsip antara keduanya. Lalu, apa perbedaan gratifikasi dan suap?

Melansir dari kemenkumham.go.id, Eddy mengatakan perbedaan antara gratifikasi dan suap terletak pada adanya kesepakatan (meeting of minds). Pada kasus suap, ada kesepakatan antara penyuap dan yang disuap. Misalnya seseorang menjanjikan imbalan uang kepada koleganya apabila berhasil menaikkan jabatan dan sebagainya dan disepakati oleh kolega tersebut.

Sementara gratifikasi tidak ada kesepakatan. Imbalan diberikan tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Misalnya, dalam suatu kewenangan seseorang mengangkat bawahannya dalam suatu jabatan. Setelah orang itu diangkat dan kemudian dia datang memberikan sesuatu, ini disebut gratifikasi. “Karena tidak ada meeting of minds,” kata dia di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Senin, 4 Oktober 2021.